Yang terhormat para pemimpin redaksi dan insan media massa,
        Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para undangan yang saya hormati,

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang di Departemen Luar Negeri. Mengawali tahun 2005 ini, sebagaimana biasa kita lakukan setiap tahun, kita lakukan refleksi tahun 2004 dan proyeksi tahun 2005 di bidang politik luar negeri. Saya ingin mengutip ungkapan yang diadaptasi dari pidato William Faulkner ketika menerima Hadiah Nobel bidang literatur tahun 1950 bahwa “dalam menghadapi tantangan, manusia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga mampu mengatasinya; karena berbeda dari mahluk hidup lainnya, manusia memiliki jiwa dan semangat untuk peduli terhadap sesama, berkorban untuk sesama, dan berjuang bersama-sama.”

Bangsa Indonesia menutup tahun 2004 dalam suasana duka akibat gempa bumi dan tsunami pada hari Minggu pagi tanggal 26 Desember. Bencana itu tidak hanya memporakporandakan kehidupan manusia di ujung Barat Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di tepian Samudra Hindia. Bangsa Indonesia dan warga dunia lainnya telah menumpahkan perhatian, solidaritas, dan bantuan kepada para korban bencana. Sekjen PBB bahkan mengatakan bahwa ”it is an unprecedented disaster which requires unprecedented response”. Karena itu yang kita saksikan adalah respon dunia yang luar biasa besarnya. Karena itu kita laksanakan diplomasi kemanusiaan.

Hanya dalam tempo 11 hari setelah terjadi bencana, lebih dari 27 pemimpin negara dan organisasi internasional bersidang di Jakarta dalam KTT khusus ASEAN tanggal 6 Januari. Ini menunjukkan semangat kerja sama internasional yang luar biasa untuk membantu Indonesia menanggulangi bencana, baik untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi serta juga upaya mitigasi dan peringatan dini di masa depan. Dengan KTT, maka komitmen-komitmen itu dinyatakan pada tingkat tertinggi dan karenanya akan lebih terjamin realisasinya.

Jelas tercermin “reservoir of goodwill” masyarakat internasional terhadap Indonesia. Tentu kita berterimakasih dan menghargai uluran tangan dan itikad baik bangsa-bangsa lain membantu kita. Tentunya kita juga sadari bahwa tanggung jawab terbesar ada di pundak bangsa kita; untuk segera menyelesaikan dengan baik dan tuntas langkah-langkah tanggap darurat, untuk segera mulai merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh dan Sumatra Utara, serta untuk mulai membangun kapasitas dalam peringatan dini dan mitigasi bencana.

Dalam masa tanggap darurat ini, menyadari demikian besar dan luasnya kerusakan akibat bencana, sejak awal kita menyambut baik uluran tangan bangsa-bangsa lain yang mengirimkan dana, barang, tenaga relawan dan profesional, hingga peralatan dan personil militer. Terbukti bahwa bantuan itu telah sangat bermanfaat, termasuk bagi upaya menjangkau wilayah-wilayah yang sempat terputus jalur transportasinya.

Menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa kehadiran pasukan militer asing ternyata tidak berarti harus memunculkan sensitifitas yang berlebihan, karena kehadiran mereka adalah untuk membantu kita melakukan operasi kemanusiaan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, karena kita sendiri juga langsung mengirimkan pasukan TNI untuk membantu ketika terjadi bencana gempa bumi di Iran pada tanggal 26 Desember 2003.

Memasuki minggu ke-tiga, jalur-jalur transportasi darat, laut, dan udara sudah mulai terbuka. Bahkan, di sebagian wilayah bencana, masyarakat telah mulai menata kembali kehidupan mereka. Sementara itu, mobilisasi sumber-sumber daya termasuk sejumlah besar bantuan sukarela dari masyarakat di seluruh penjuru negeri terus berlangsung. Dengan daya mampu kita yang terus meningkat, kita harapkan secara bertahap dapat mengurangi kebutuhan akan bantuan tanggap darurat. Kiranya wajar saja apabila nanti setelah tiga bulan kita akan mampu menangani tanggap darurat secara mandiri dan bertanggungjawab.

Tantangan berat juga akan kita hadapi dalam jangka menengah dan panjang, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan fisik sangat penting untuk segera dilakukan. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah menata kembali kehidupan masyarakat. Kita sebagai bangsa tidak punya pilihan lain kecuali harus mau dan mampu melakukannya; dengan kerja keras, kebersamaan, dan tanggung jawab.

Kita bersyukur karena kondisi kita sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan masa-masa awal setelah krisis moneter tahun 1997. Situasi keamanan sudah jauh lebih baik. Stabilitas politik dan demokrasi sudah semakin mantap. Berbagai indikator makro ekonomi menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun kita juga sadari bahwa upaya-upaya nasional kita untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, dan memberantas korupsi masih memerlukan pengerahan sumber-sumber daya yang luar biasa besarnya.

Dalam konteks inilah kita menyambut hangat uluran tangan dan itikad baik negara-negara sahabat untuk membantu meringankan beban kita. Dalam pembicaraan bilateral Presiden dengan mitra-mitranya segera setelah bencana terjadi, dalam KTT khusus ASEAN tanggal 6 Januari yang lalu, maupun dalam misi khusus Menlu ke empat negara Eropa minggu lalu, jelas terdapat itikad baik, pengertian, dan komitmen masyarakat internasional.

Misalnya di empat negara Eropa yang baru saja saya kunjungi, bahkan terdapat kesan ada semacam kompetisi antara pemerintah dan rakyat untuk masing-masing merespon secara nyata dalam ikut menanggulangi bencana di Aceh dan Sumatra Utara. Saya percaya bahwa skala bencana yang demikian besarnya dan pemberitaan yang terus menerus oleh media massa telah langsung menggugah rasa kemanusiaan mereka.

Saya juga percaya bahwa tidak kurang pula besarnya solidaritas mereka terhadap bangsa Indonesia yang sedang membangun demokrasi. Masih hangat di ingatan publik dunia bahwa bangsa Indonesia baru saja melakukan rangkaian pemilu historis dan untuk pertama kalinya memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Saya juga percaya bahwa solidaritas itu bersandar pula pada kontribusi positif Indonesia selama ini bagi kawasan dan dunia pada umumnya. Yaitu Indonesia yang tidak gemar memusuhi tetangganya tetapi malahan berusaha membangun hubungan bertetangga baik. Indonesia yang senantiasa aktif membangun kerjasama kawasan dan antar-kawasan. Dan Indonesia yang selalu berperan aktif dalam upaya memelihara keamanan dan perdamaian dunia.

Karena itu, berbagai inisiatif negara-negara yang ingin membantu kita, termasuk tawaran moratorium hutang, didasari atas pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan politik; baik karena Indonesia sedang mengalami bencana besar maupun karena perkembangan Indonesia sebagai negara demokrasi baru. Dengan kata lain, inisiatif itu adalah wujud dari “political gesture” dan “humanitarian gesture” – dan bukan atas pertimbangan ekonomi keuangan semata, karena Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi atau moneter.

Tantangannya bagi Pemerintah adalah bagaimana mengemas berbagai tawaran dukungan dan bantuan itu dalam skema-skema kerjasama yang paling efektif, efisien, dan bermanfaat langsung. Dengan begitu, kita bisa punya ruang bernafas agar program-program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu juga dapat terus dijalankan. Jadi, pendekatan kita perlu bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan skema-skema seperti moratorium hutang, hibah, pinjaman lunak, konversi hutang, dan fasilitasi perdagangan.

Beban utang luar negeri kita memang sangat berat. Beban biaya pembayaran hutang publik, pokok dan bunganya, untuk tahun 2005 sekitar US$ 7,2 Milyar dan diantaranya sekitar US$ 4,6 Milyar merupakan cicilan pembayaran hutang kepada Paris Club. Paris Club adalah kelompok 19 negara yang sidang-sidangnya tidak dihadiri oleh negara peminjam manapun, termasuk Indonesia. Jadi, pendekatan yang dapat dilakukan adalah kepada negara-negara anggota secara individual dan bukan pada forum Paris Club itu sendiri.

Dari negara-negara yang dikunjungi, nampak kemauan yang kuat untuk membantu, termasuk dukungan mereka bagi moratorium hutang kita dengan persyaratan yang ringan. Patut diketahui, ada beberapa ketentuan dari Paris Club yang selama ini berlaku dalam pemberian moratorium hutang, yaitu: pengambilan keputusan secara konsensus; prinsip comparability of treatment, yang berarti kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Paris Club juga layak diberlakukan pada kreditor lainnya termasuk commercial lenders dan, karena itu, potensi tafsiran pasar yang bisa negatif terhadap kerangka pengaturan moratorium itu; serta berlakunya program IMF.

Sebagaimana telah luas diberitakan, pada tanggal 12 Januari, Paris Club mengadakan pertemuan. Kita ketahui adanya variasi posisi anggota-anggota Paris Club, dari mulai pandangan apakah moratorium ini merupakan cara yang efektif untuk membantu Indonesia, perbedaan pandangan mengenai perlu atau tidak perlu bunga dikenakan terhadap cicilan yang pembayarannya ditangguhkan, hingga berapa besar nilai dari hutang yang perlu ditangguhkan pembayarannya.

Mengenai berapa besar nilai moratorium itu, akan tergantung pada berapa dana yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, yang penilaiannya diserahkan kepada Bank Dunia dan IMF. Karena itulah, yang diputuskan Paris Club tanggal 12 Januari adalah keputusan sementara dan, sampai hasil dari asesmen Bank Dunia selesai antara 1 sampai 3 bulan dari sekarang, mereka memang tidak mengharapkan pembayaran cicilan dari Indonesia.

Dari hasil pendekatan baik kepada negara-negara yang dikunjungi maupun Ketua Paris Club, terdapat pemahaman yang baik tentang masalah seputar moratorium hutang ini bagi negara-negara yang terkena bencana – agar itikad baik untuk membantu tidak mempunyai efek negatif terhadap posisi negara-negara tersebut.

Karena itu, dicapai kesepahaman untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang moratorium ini. Karena itu, tidak realistik pada tahapan ini untuk berbicara tentang jumlah moratorium hutang sekian milyar dan sebagainya. Karena pada akhirnya kalaupun kondisi-kondisi atau persyaratan itu kita terima, besarannyapun masih akan tergantung dari hasil asesmen Bank Dunia dan perhitungan berapa dari sumber-sumber lain yang kita terima.

Bentuk bantuan yang paling langsung dan lebih menguntungkan adalah hibah. Jerman, misalnya menyediakan dana € 500 Juta untuk semua negara yang terkena bencana, terutama Indonesia dan Sri Lanka, yang terdiri dari hibah dan pinjaman lunak. Merespon himbauan kita, Jerman bahkan mempertimbangkan komponen hibah-nya lebih besar.

Australia telah komitmen membantu sebesar A$ 1 Milyar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak berbunga 0% dengan masa tenggang pembayaran (grace period) 10 tahun dan masa pembayaran 40 tahun. Jepang telah mulai merealisasikan komitmen dengan penandatanganan perjanjian pemberian hibah tanggal 17 Januari sejumlah US$ 146 Juta dan segera menyusul hibah berikutnya sejumlah US$ 29 Juta – sehingga total US$ 175 Juta yang siap untuk dimanfaatkan.

Perancis menawarkan pinjaman lunak € 300 Juta dengan bunga 1%, masa tenggang pembayaran (grace period) 10 tahun, dan masa pembayaran 30 tahun. Sukar bagi Perancis untuk mengkonversi pinjaman lunak itu menjadi hibah; karena hibah harus diambil dari anggaran belanja tahunan negara, sedangkan pinjaman lunak diambil dari perbendaharaan negara. Tetapi dari pinjaman dengan persyaratan lunak seperti itu, sesungguhnya 1/3 akan berwujud dan berdampak seperti laiknya hibah.

Italia telah memutuskan untuk memberikan konversi hutang kita untuk proyek-proyek tertentu termasuk rekonstruksi Aceh pada tahun ini senilai € 30 Juta dan pada tahun 2006 dengan jumlah yang sama. Skema konversi hutang ini juga telah diajukan pada pemerintah Jerman, khususnya meningkatkan dari pengaturan-pengaturan yang selama ini sudah dilakukan – dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

Sementara itu, beberapa negara menjanjikan untuk memberikan fasilitasi perdagangan berupa preferensi terhadap komoditi ekspor tertentu dari Indonesia. Perancis, misalnya, telah menyebut komoditi tekstil dan terbuka untuk memperimbangkan komoditi udang dan ikan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan KTT Khusus ASEAN, juga telah dijajaki pembangunan sistem peringatan dini (early warning system), baik pada tingkat nasional yang mencakup seluruh wilayah kepulauan nusantara maupun tingkat regional yang mencakup seluruh negara tepian samudera Hindia. Kanselir Jerman memberikan perhatian pribadi yang besar untuk Jerman bisa membantu dan, karena itu, disepakati untuk mengirim ahli-ahli geologi Jerman ke Indonesia pada bulan Februari 2005 dan untuk mengadakan konperensi internasional mengenai “early warning system” di Indonesia pada tahun ini. Negara-negara sahabat yang juga sangat antusias untuk membantu pembangunan early warning system ini adalah Perancis, Jepang, China dan Korea Selatan.

Untuk tahun 2005 dan beberapa tahun berikutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tentu menjadi prioritas Pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia siap untuk bekerja keras mendukung upaya nasional ini melalui diplomasi kemanusiaan. Bersamaan dengan itu, kita lanjutkan pelaksanaan program-program kerja Pemerintah menurut skala prioritasnya. Karena pada akhirnya merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa untuk membuktikan bahwa demokrasi bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Kalau kita tengok pelaksanaan politik luar negeri di tahun 2004, banyak hal yang sudah kita lakukan dan kita raih. Semua itu telah memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berupaya mempertahankan persatuan nasional dan keutuhan wilayahnya, membangun demokrasi, meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum, menghormati HAM, serta membangkitkan kembali ekonominya. Sebaliknya, berbagai raihan nasional dalam proses demokratisasi telah menjadi aset penting bagi politik luar negeri yang secara konsisten berpegang pada prinsip bebas dan aktif.

Ketiga pemilu yang kita selenggarakan di tahun 2004, telah dipuji, dihargai, bahkan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai Menlu, saya banyak menikmati ungkapan-ungkapan positif dari mitra-mitra saya di seluruh penjuru dunia. Tentunya ini sangat membesarkan hati karena, sebaliknya, Menlu juga adalah orang pertama yang biasanya harus menghadapi kritik atau protes dari orang lain.

Tetapi yang paling penting adalah bahwa rangkaian pemilu itu telah bermuara pada pergantian pemerintahan secara damai dan demokratis, yang mencerminkan adanya proses pendewasaan politik kita – yang enam tahun lalu sama sekali tak terbayangkan oleh sebagian masyarakat internasional. Saya masih ingat berbagai ramalan suram dan doomsday scenario. Pemilu 1999 diramalkan bakal kacau bahkan sampai pertumpahan darah; nyatanya tidak. Sidang Istimewa MPR 2001 diramalkan bakal bermuara pada instabilitas dan bentrokan massal; Alhamdulillah tidak terjadi. Saya percaya bahwa semua itu adalah berkat rahmat Allah SWT, kesadaran para pemimpin negara, dan kesabaran rakyat kita.

Dengan sukses rangkaian pemilu 2004, praktis kita telah tepiskan keragu-raguan tentang masa depan Indonesia. Tetapi itu bukan berarti lantas kita lengah dan bisa berleha-leha. Sebaliknya, tantangan kita sekarang adalah membuktikan bahwa democracy works.

Selain itu, demokrasi merupakan aset bagi politik luar negeri kita. Kita harus mencerminkan demokrasi itu di kawasan sekitar kita. Karena itu, kita aktif membangun demokrasi di ASEAN.

Upaya pemulihan ekonomi kita pun telah mulai menampakkan hasil. Laju pertumbuhan tahun lalu mencapai 5% dan tahun ini diharapkan bisa mencapai 5,5%. Cadangan devisa kita stabil pada jumlah sekitar US$ 35 Milyar – bahkan lebih tinggi dari periode ketika tingkat pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi. Inflasi dapat terus kita tekan dalam 1 digit. Defisit anggaran terkendali. Dan nilai tukar Rupiah relatif stabil untuk jangka waktu yang sudah cukup lama.

Namun untuk menarik investasi, kita perlu melakukan pembenahan institusional di bidang-bidang seperti kepastian hukum, perpajakan, kepabeanan, dan tenaga kerja. Inilah yang sedang dilakukan Pemerintah. Diplomasi terus mendukung upaya ini melalui bidang-bidang garapan yang memang ada di luar, seperti promosi investasi dan perdagangan, pariwisata, hutang luar negeri, dan alih teknologi.

Di bidang keamanan, ancaman dan gangguan terorisme masih menjadi masalah. Setelah serangan bom Bali 12 Oktober 2002 dan bom Marriott 5 Agustus 2003, pada 12 September 2004 kembali terjadi serangan bom di Jalan Rasuna Said, Jakarta, di muka Kedutaan Besar Australia. Kita kembali berduka karena tewasnya puluhan korban. Namun harus diakui bahwa kemampuan kita dalam penanganan pasca serangan bom kini jauh lebih baik. Ini tidak lepas dari berbagai mekanisme kerjasama internasional yang telah kita bangun dalam tiga tahun belakangan ini.

Kita bahkan telah mampu berbagi pengalaman kepada negara-negara lain. Dalam hal ini, bersama Australia, kita telah mensponsori Konperensi Regional Tingkat Menteri tentang Kontra-Terorisme di Bali, Februari 2004. Salah satu hasil nyata konperensi adalah berdirinya Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation yang diresmikan tanggal 3 Juli 2004.

Membangun kepolisian, intelijen, dan aparat penegakan hukum memang sangat penting untuk mengatasi terorisme. Namun untuk jangka menengah dan panjang, keberhasilan kita akan sangat ditentukan oleh keberhasilan memberdayakan kaum moderat – atau empowering the moderates. Sudah banyak yang dilakukan untuk mengurusi sisi piranti keras dan aparat; namun justru rakyat yang sebenarnya merupakan unsur terpenting dari kampanye melawan terorisme hampir tidak tersentuh.

Oleh karena itu, Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menyelenggarakan International Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Februari 2004. Kemudian, bersama-sama Pemerintah Australia dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Regional Dialogue on Interfaith Cooperation di Yogyakarta, Desember 2004. Salah satu tindak lanjut dari dialog antar-agama tersebut adalah rencana pendirian Yogyakarta Center for Cultural and Religious Dialogue pada tahun 2005 ini. Berikutnya, dialog antar-agama dan kebudayaan akan juga disponsori oleh Indonesia bersama beberapa negara lain dalam konteks Asia-Europe Meeting (ASEM), rencananya di Bali pada bulan Juni 2005.

Seperti yang telah sering saya katakan, di samping demokrasi, maka Islam moderat merupakan aset politik luar negeri kita yang sangat kuat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kita mempunyai tanggung jawab dan kepentingan untuk menampilkan wajah Islam yang sebenarnya – yaitu Islam yang rahmatan lil ‘alamiin.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya perlu berbagi cerita tentang pertemuan saya dengan Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, ketika itu Presiden terpilih, di kediaman beliau di Cikeas pada sore hari tanggal 16 Oktober 2004. Ini penting untuk diceritakan karena saya, sebagai diplomat profesional yang menjabat sebagai Menlu pada kabinet sebelumnya, telah diberi kesempatan untuk menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan politik luar negeri selama periode 2001 hingga 2004. Di pihak lain, Presiden terpilih menjelaskan visi dan misi pemerintahan beliau termasuk di bidang politik luar negeri. Dari dialog tersebut, kata kunci yang saya catat adalah “continuity”.

Berbeda dari masa-masa sebelumnya, ketika GBHN disahkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR, maka kini platform politik yang diusung sejak masa kampanye oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan acuan pokok bagi program kerja pemerintahannya. Artinya, kebijakan politik luar negeri sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah berkewajiban mendukung pencapaian tujuan-tujuan nasional yang pokok-pokoknya adalah Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang demokratis dan adil, dan Indonesia yang sejahtera. Untuk itu, Presiden memperkenalkan konsep “keniscayaan kerjasama internasional dalam hubungan antar bangsa”.

Di lingkungan terdekat, ASEAN tetap merupakan pilar utama politik luar negeri kita. Bali Concord II yang disepakati para pemimpin ASEAN pada KTT Bali, Oktober 2003, merupakan komitmen politik untuk mentransformasikan ASEAN dari kumpulan negara yang bekerjasama ke arah integrasi penuh kawasan. Dalam hal ini, pada tahun 2020 diharapkan ASEAN Community dapat diwujudkan – yang terdiri dari tiga pilar yang sejajar dan seimbang, yaitu: ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community.

Dalam tiga tahun belakangan ini, tumbuh “a new sense of activism” di ASEAN. Cerminannya adalah tingginya intensitas saling kunjung pada tingkat kepala negara dan pemerintahan di antara anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN kini mampu mengorganisir KTT khusus dalam suasana darurat dan waktu yang sangat singkat – seperti yang dilakukan pada waktu KTT SARS di Bangkok, 2003, dan baru-baru ini KTT Pasca Gempa dan Tsunami di Jakarta. Aktifisme baru itu pula yang memungkinkan ASEAN dalam waktu satu tahun mampu menuntaskan penyusunan rencana-rencana aksi untuk ketiga pilar ASEAN Community, beserta penjabarannya untuk jangka pendek dan menengah dalam Vientiane Action Plan.

Satu proses yang sudah mulai berjalan di bawah Rencana Aksi ASEAN Security Community adalah penyusunan Piagam ASEAN, yang merupakan upaya kodifikasi berbagai standar maupun kesepakatan bersama mengenai norma-norma berperilaku baik yang selama ini sudah tercermin di berbagai dokumen strategis ASEAN.

Selain itu, Indonesia akan mempelopori penyusunan ASEAN Mutual Legal Assistance Agreement, ASEAN Convention on Counter Terrorism, dan ASEAN Extradition Treaty, serta pembentukan ASEAN Defence Ministers Meeting dan ASEAN Maritime Forum. Terkait dengan hasil KTT Tsunami 6 Januari, upaya pengaturan penggunaan militer untuk penanggulangan bencana dan pembentukan ASEAN Humanitarian Assistance Center akan diprioritaskan.

Dalam dua tahun belakangan ini, enam negara di luar ASEAN yaitu China, India, Jepang, Pakistan, Rusia, dan Korea Selatan telah melakukan aksesi terhadap Traktat Persahabatan dan Kerjasama (TAC 1976). ASEAN juga mendorong negara-negara lain termasuk Australia dan Selandia Baru untuk melakukan aksesi. Dengan demikian, semakin bertambahlah jumlah negara yang terikat pada norma-norma berperilaku baik dalam hubungan antar-negara di kawasan. Tentunya ini merupakan kontribusi yang signifikan bagi stabilitas kawasan.

ASEAN yang reaching out telah mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara mitra wicara. Dalam hal ini, mekanisme ASEAN + 3, dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, terus menguat dan meluas. Sementara itu, guliran ke arah komunitas Asia Timur juga semakin kuat. Sejak awal, Indonesia tidak pernah menolak gagasan tentang komunitas Asia Timur. Hal ini mengingat komunitas yang dibayangkan itu akan memiliki besaran ekonomi yang luar biasa – dan berpotensi besar untuk menguntungkan negara-negara di kawasan. Namun, Indonesia berpendapat bahwa proses guliran ini perlu dikelola secara hati-hati oleh ASEAN; apalagi kini ASEAN perlu fokus pada upaya ke arah ASEAN Community pada tahun 2020.

Pada KTT ASEAN di Vientiane, November 2004, telah diputuskan untuk menyelenggarakan KTT Asia Timur (East Asia Summit) di Kuala Lumpur pada tahun 2005. Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, para Menlu ASEAN akan membicarakan hal ini pada pertemuan retreat bulan Februari 2005 di Filipina. Sejumlah hal yang masih memerlukan pengkajian mendalam antara lain mengenai masalah partisipasi, hubungan dengan KTT ASEAN+3, tujuan dan lingkup kegiatan, serta perlunya mempertahankan ASEAN yang di belakang kemudi.

Kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT Vientiane telah menegaskan kembali komitmen Indonesia pada pengembangan kerjasama ASEAN ke arah integrasi kawasan. Pada kesempatan itu pula, Presiden telah berkesempatan melakukan pertemuan-pertemuan bilateral secara intensif dengan mitra-mitra beliau.

Sebelumnya, Presiden juga hadir pada KTT APEC di Chile, Oktober 2004. Pada kesempatan itu Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik sesuai dengan Deklarasi Bogor 1994. Satu catatan penting adalah bahwa topik-topik diskusi dalam KTT APEC adalah sejalan dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan Pemerintah di dalam negeri, seperti kampanye anti korupsi, good governance, dan transparansi.

Khusus mengenai masalah korupsi, memang terasa sekali posisi Indonesia yang sangat tidak menguntungkan karena berdasarkan berbagai survei dinyatakan sebagai salah satu negara terkorup. Apalagi pada KTT APEC mendatang di Korea Selatan, pemberantasan korupsi telah disepakati sebagai tema utama.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Indonesia juga terus membangun struktur-struktur kerjasama dengan negara-negara tetangga di kawasan Timur kita. Pertama, Tripartite Consultation antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Ke-dua, partisipasi Indonesia sebagai mitra wicara dalam Pacific Islands Forum (PIF). Ke-tiga, South West Pacific Dialogue (SwPD), yang beranggotakan Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru dan Timor Leste.

Pendekatan kepada negara-negara Pacific Islands Forum perlu semakin intensif dilakukan. Dalam kaitan ini, terasa sekali kebutuhan akan sarana-sarana pendukung diplomasi seperti pemberian bantuan teknik – yang sebetulnya tidak harus berbiaya mahal. Misalnya, beasiswa seni dan budaya Indonesia bagi mahasiswa negara-negara SwPD telah terbukti berhasil baik. Demikian pula bantuan alat-alat pertanian kepada negara tertentu di kawasan juga telah sangat dihargai. Dalam hal ini, Departemen Luar Negeri berencana untuk membentuk satu direktorat yang khusus menangani kerjasama teknik.

Dalam dua tahun belakangan ini, kita juga aktif membangun jembatan kerjasama Asia Afrika. Kita melihat potensi pengembangan kerjasama dan interaksi yang masih terbuka lebar di antara 105 negara Asia dan Afrika, dengan jumlah penduduk sekitar 4,3 milyar. Ironis, bahwa ketika kita mengembangkan hubungan ke segala penjuru – melintasi Pasifik melalui APEC dan SwPD, dengan Eropa melalui ASEM, bahkan dengan Amerika Latin melalui FEALAC – justru jembatan yang melintasi Samudra Hindia absen. Bencana tsunami kemarin ini seolah mengingatkan kita bahwa secara alamiah Samudra Hindia justru menghubungkan kita.

Padahal, modal politik yang kuat sudah dibangun Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Beberapa pemimpin Afrika dan Asia yang sudah saya temui sangat menghargai Semangat Bandung sebagai sumber inspirasi perjuangan meraih kemerdekaan dan dianggap masih relevan dalam menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan. Karena itu gagasan kita untuk menyelenggarakan KTT Asia Afrika pada bulan April 2005 untuk membangun kemitraan strategis baru kedua benua, yang dirangkaikan dengan upacara peringatan 50 tahun KAA 1955, telah mendapat sambutan hangat dan dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika.

Langkah-langkah persiapan substansi kemitraan strategis baru Asia Afrika telah dilakukan melalui pertemuan AASROC I di Bandung, Juli 2003, pertemuan kelompok kerja tingkat menteri di Durban, Maret 2004, dan pertemuan AASROC II di Durban, Agustus 2004, yang dikosponsori Indonesia dan Afrika Selatan.

Sehubungan dengan suasana keprihatinan pasca bencana, terdapat pemikiran untuk mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan KTT Asia Afrika yang dijadwalkan tanggal 21 dan 22 April 2005 di Jakarta dan upacara peringatan 50 tahun KAA di Bandung tanggal 23 April 2005. Saya berpendapat bahwa KTT perlu dilaksanakan sesuai jadwal dan undangan yang telah kita kirimkan. Mungkin saja acara-acara yang bernuansa bukan kerja seperti “gala dinner” dapat disesuaikan menjadi “working dinner”.

Perlunya KTT dilaksanakan, terutama mengingat Asia-Afrika adalah satu dari building blocks yang sedang kita tata untuk menampilkan peran diplomasi Indonesia secara utuh. Aktifnya kita membangun kerjasama di kawasan ASEAN, Asia Timur, Pasifik Barat Daya, dan kini Asia-Afrika, justru merupakan nilai penting dan kontribusi kita bagi stabilitas dan perdamaian dunia – yang jelas dihargai bangsa-bangsa lain.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Saya ingin secara singkat merujuk beberapa isu penting yang diperkirakan masih akan kita tangani di tahun 2005. Pertama adalah masalah Palestina yang terus mendapat perhatian besar, sebagaimana tercermin dari kehadiran Presiden pada acara penghormatan terakhir kepada almarhum Presiden Yasser Arafat di Kairo, November 2004. Pasca pemilu 9 Januari, kita telah menyampaikan ucapan selamat kepada Mahmoud Abbas yang terpilih sebagai Presiden Palestina. Kita mendukung pemerintah dan kepemimpinan baru Palestina serta menegaskan kembali kesediaan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan sah bangsa Palestina untuk memperoleh Tanah Air mereka sendiri berdasarkan visi dua negara, Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan secara damai dalam batas-batas wilayah yang aman dan diakui masyarakat internasional. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia mendesak agar proses perdamaian Timur Tengah dapat dituntaskan dan agar road map yang digagas oleh kuartet AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB dapat diimplementasikan secara konsisten.

Ke-dua, Irak. Kita sangat prihatin atas situasi keamanan di Irak. Kita juga terus mendorong penyerahan kedaulatan sepenuhnya kepada bangsa Irak, sesuai dengan resolusi DK PBB No.1546 (2004). Kita akan mengamati dari dekat pelaksanaan pemilu yang direncanakan tanggal 30 Januari.

Ke-tiga, reformasi PBB. Indonesia menyambut baik prakarsa Sekjen PBB membentuk High-Level Panel on Threat, Challenges, and Change untuk tampil dengan sejumlah rekomendasi agar PBB benar-benar dapat lebih berperan sesuai kebutuhan jaman. Laporan Panel yang berjudul “A More Secure World: Our Shared Responsibility” antara lain mengusulkan reformasi Dewan Keamanan agar lebih demokratis dan merefleksikan realitas geopolitik masa kini, termasuk melalui peningkatan jumlah anggota tetap.

Dalam konteks inilah, Sidang Majelis Umum PBB ke-59 bulan September 2004 sudah diwarnai perdebatan mengenai perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Perdebatan semacam ini sesungguhnya pernah menghangat pada awal tahun 1990-an, di mana Indonesia telah aktif menyuarakan perlunya reformasi Dewan Keamanan termasuk penetapan kriteria untuk negara yang pantas masuk sebagai anggota tetap baru.

Mencermati arah perkembangan perdebatan Sidang Majelis Umum ke-59, Indonesia mengajukan klaim atas kepantasannya dalam keanggotaan tetap Dewan. Klaim ini juga ternyata diakui oleh negara lain, seperti Australia dan Timor Leste. Kita masih perlu melihat lebih lanjut arah perdebatan tentang reformasi DK PBB ini. Sementara itu, Indonesia juga tengah mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2007–2008, yang pemilihannya akan dilaksanakan pada tahun 2006.

Ke-empat adalah gagasan Sekjen PBB membentuk Commission of Experts untuk menilai proses peradilan dan rekonsiliasi di Indonesia dan Timor Leste berkaitan dengan pelanggaran berat HAM di Timtim tahun 1999. Sejak awal kita menolak gagasan Sekjen ini karena hanya akan membuka luka lama dan undermine hubungan bilateral yang terbina dengan baik dalam tiga tahun belakangan ini. Pada tanggal 14 Desember 2004, di Tampak Siring, para pemimpin kedua negara menyepakati untuk membentuk Commission of Truth and Friendship sebagai alternatif dari COE gagasan Sekjen PBB.

Menindaklanjuti kesepakatan para pemimpin itu, Menlu RI dan Menlu Timor Leste telah menemui Sekjen PBB di New York tanggal 21 Desember dan Menlu Amerika Serikat tanggal 22 Desember. Kemudian, Menlu RI telah pula menemui Menlu Belanda selaku Ketua Uni Eropa di Den Haag tanggal 24 Desember 2004.

Sekjen PBB bersikeras untuk melanjutkan gagasannya dengan alasan adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan. Meskipun, pada pertemuan dengan Presiden RI tanggal 6 Januari di Jakarta, Sekjen PBB menyatakan bahwa dengan adanya inisiatif Indonesia dan Timor Leste tentang CTF maka terms of reference COE akan disesuaikan sehingga dapat mendukung CTF. Demikian pula, mengingat bencana yang sedang dialami Indonesia, maka pihaknya mempertimbangkan untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan COE.

Namun demikian, kita tetap akan melanjutkan prakarsa CTF sebagai alternatif COE. Dalam hal ini, terms of reference CTF rencananya akan dirampungkan pada minggu ke-empat Januari bersama-sama Menlu Timor Leste.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam tiga tahun belakangan ini, Deplu telah bukan saja terus berusaha menyempurnakan organisasi dan memperbaiki kinerja dalam penanganan masalah TKI dan perlindungan warga, tetapi bahkan juga telah merubah corporate culture-nya. Dengan tema kepedulian dan keberpihakan, seluruh Perwakilan Republik Indonesia punya kewajiban untuk melakukan langkah-langkah perlindungan warga tanpa pandang bulu.

Dalam tiga tahun ini sudah jauh berubah sikap, pola kerja, dan tingkat ketanggapan untuk merespon kasus-kasus perlindungan warga. Meskipun masalah TKI dan perlindungan warga umumnya bersumber dari persoalan di dalam negeri. Tetapi faktanya, tuntutan masyarakat terhadap perlindungan WNI di luar negeri memang terus meningkat. Sebaliknya, upaya peningkatan perlindungan yang jelas sudah nampak hasilnya cenderung dianggap taken for granted. Misalnya, Keberhasilan KBRI Singapura memberikan bantuan hukum dan melalui lobby sehingga seorang TKI yang terancam hukuman mati bisa diringankan hukumannya menjadi hanya beberapa tahun penjara, karena terbukti bersalah, sama sekali tidak mendapat apresiasi dari masyarakat.

Atau, keberhasilan Deplu yang dalam waktu beberapa hari dapat membebaskan dua WNI yang disandera di Irak, Casingkem dan Istiqomah. Karena dokumen-dokumen kedua WNI itu aspal, maka untuk menetapkan identitas mereka sebenarnya beberapa pejabat Deplu turun langsung ke beberapa daerah, mulai Banten, Sukabumi, Banyuwangi, Malang, dan Indramayu. Sementara instansi yang menjadi sumber masalah pemalsuan identitas tampak tenang-tenang saja.

Tetapi berbagai hal yang kita lakukan itu memang bukanlah untuk memperoleh pujian. Semua itu adalah wujud tanggung jawab profesi diplomatik dan pelaksanaan mandat konstitusi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dari tanggal 13 hingga 17 Desember 2004, diadakan Rapat Kerja Para Kepala Perwakilan dan Pimpinan Departemen Luar Negeri di ruangan ini. Tema pokoknya adalah General Check-Up, sehingga kami dapat mengetahui persis kondisi dan kesiapan kami dalam melaksanakan tugas dan misi yang dibebankan oleh negara.

Dengan bangga saya bisa katakan bahwa setelah menjalani “benah diri” selama tiga tahun belakangan ini, maka kami sampai pada kesimpulan bahwa mesin diplomasi kita sudah jauh lebih siap dan tangguh. Tidak lama kemudian, ternyata mesin diplomasi itu menghadapi ujian yang berat yaitu ketika dalam waktu hanya 5 hari harus dapat mempersiapkan KTT Khusus ASEAN Pasca Gempa dan Tsunami. Ternyata kita mampu, baik sisi persiapan teknis dan logistik maupun substansinya, dan KTT telah mencapai hasil-hasil yang sangat memuaskan.

Tentu kami di Deplu sangat puas, meskipun itu berarti melewati malam pergantian tahun dengan bekerja di kantor. Tetapi, kami sadar sepenuhnya bahwa upaya benah diri adalah upaya yang harus dilakukan terus menerus dengan selalu memperbaiki dan meningkatkan daya mampu dan daya juang kita. Oleh karena itu, bagi Deplu, tema reformasi birokrasi yang diusung Kabinet Indonesia Bersatu merupakan momentum pendorong bagi upaya benah diri yang memang sudah kami lakukan dalam tiga tahun belakangan ini.

Dalam rapat kerja tersebut, kami juga menjabarkan program-program kerja Kabinet ke dalam program-program kegiatan diplomasi di pusat dan di perwakilan – sehingga diharapkan upaya diplomasi dapat benar-benar mendukung pencapaian program kerja Kabinet.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagai penutup, saya perlu menekankan kembali pentingnya kemitraan antara Deplu dan kalangan media massa sebagaimana telah terjalin selama ini. Melalui kemitraan tersebut, kita telah mampu menampilkan keutuhan fakta dan kejernihan opini – yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi khususnya masalah-masalah internasional. Kemitraan dengan media massa merupakan bagian dari format total diplomacy yang menuntut adanya keterpaduan langkah dari seluruh komponen bangsa agar mampu mendorong pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang secara efektif mencapai sasaran-sasaran nasional.

Jakarta, 19 Januari 2005

===