KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600
AUSTRALIA
Tel. +612 6250 8600, Fax. +612 6273 6017


 

 

Briefing Pers

Juru Bicara I Deplu / Dirjen Kerjasama ASEAN
Dr. Marty Natalegawa

mengenai

Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN
mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami

Jakarta, 4 Januari 2005

 

Keterangan:

T: Wartawan

J: Jubir I Deplu

Jubir I Deplu:

… KTT Khusus Pemimpin ASEAN mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami yang akan diadakan di Jakarta tanggal 6 Januari 2005 mendatang, jika rekan-rekan setuju, saya akan membagi Press Briefing ini ke dalam 2 sesi. Yang pertama, mengenai informasi tentang KTT itu sendiri, dan kedua mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Media Arrangement, pengaturan media coverage pada KTT itu sendiri.

Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath of Earthquake and Tsunami akan diselenggarakan di Jakarta, khususnya di JCC pada tanggal 6 Januari 2005 mendatang. Hingga saat ini, kita telah mengundang sejumlah negara, dari seluruh negara ASEAN telah diundang dan bahkan telah ada konfirmasi praktis dari seluruh negara ASEAN akan hadir kepala negaranya dan kepala pemerintahannya, meskipun masih ada yang harus dikonfirmasikan pada hari ini.

Di samping itu, kita mengundang beberapa negara non-ASEAN antara lain China, Jepang, Korea Selatan telah diundang. Juga India, Sri Lanka dan Maladewa sebagai tiga negara yang juga menjadi korban. Selain itu, ada Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Komisi Eropa.

Dari negara-negara yang kami sebut tadi yang sudah konfirmasi hingga sore hari ini adalah kehadiran Premier China, PM Jepang, PM Korea, Menlu India, Menlu Sri Lanka, Presiden Maladewa, PM Australia, PM New Zealand, Menlu AS dan Gubernur Florida Jeff Bush, dan juga menteri yang mewakili EU Presidency yaitu Luxemburg.

Di samping itu kita juga mengundang sejumlah organisasi internasional yang kunci, terutama PBB, dan bahkan kali ini kita akan menjadi tuan rumah bagi kedatangan Sekjen PBB Bapak Kofi Annan. Kemudian kita juga telah memperoleh konfirmasi kehadiran Dirjen WHO, bahkan beliau telah di sini dan pagi hari ini beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menlu. Kemudian kehadiran Executive Director UNICEF, President Director World Bank, Presiden ADB (Asian Development Bank) dan tentunya juga wakil dari ASEAN Secretariat.

Di samping itu, ada sejumlah negara yang dikategorikan sebagai negara peninjau, observer yang telah diundang dan akan hadir pada tingkat Menteri antara lain Belanda, Denmark, Inggris. Khusus mengenai Inggris bukan hanya sebagai negara Inggris tetapi juga sebagai Presiden G-8. Kemudian ada Norwegia, Swedia, dan Timor Leste juga termasuk negara-negara peninjau yang akan mengirimkan wakil pada tingkat Menteri.

Selanjutnya mengenai program of work saya ingin sampaikan bahwa besok tanggal 5 Januari akan mulai diadakan pertemuan informal SOM yaitu pejabat tinggi, sifatnya sangat informal karena ini merupakan KTT yang sifatnya khusus, sehingga tidak ada rangkaian persiapan seperti yang lazimnya, tetapi tetap akan ada pertemuan informal SOM yang diselenggarakan besok pada pukul 3 sampai 5 sore di Hotel Mulia. Kemudian juga ada informal dinner oleh para menteri yang diundang oleh Menteri Luar Negeri Bapak Hassan Wirajuda.

Sementara, kegiatan utama Konferensi adalah pada hari Kamis 6 Januari 2005. Intinya akan dimulai pada pukul 09.00 pagi hari kamis. Dimulai dengan Opening Remarks oleh Bapak Presiden. Sebenarnya dimulai dengan Minutes of Silence, dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan oleh Opening Remarks oleh Bapak Presiden, kemudian Keynote Remarks oleh Laos sebagai Ketua ASEAN, dilanjutkan oleh Singapura selaku salah satu negara penggagas Konferensi ini, dan oleh Sekjen PBB

Selanjutnya akan ada presentasi oleh negara-negara yang terkena mengalami musibah ini yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, Malaysia, Sri Lanka, India dan Maladewa masing-masing kurang sepuluh menit mengenai apa yang telah terjadi dan rencana mereka ke depan untuk mengatasi keadaan ini.

Selanjutnya Konferensi akan dilanjutkan dengan format pernyataan pembacaan statement oleh negara-negara lain yang belum menyampaikan pernyataan dan akan berlanjut sampai kurang lebih pukul 5 sore, di mana diharapkan pada akhir persidangan akan ada pengesahan Joint Declaration, Deklarasi Bersama, sebagai hasil KTT Luar Biasa ASEAN ini.

Saya belum dalam posisi untuk mengindikasikan isi dari Joint Declaration karena KTT-nya sendiri belum terjadi, tetapi saya dapat menginformasikan bahwa secara umum pendekatan kita adalah pendekatan action oriented. Kita ingin KTT ini menghasilkan langkah-langkah konkrit, khususnya di tiga bidang atau tiga fase, yakni fase emergency relief (tanggap darurat), fase reconstruction and rehabilition dan fase terakhir yaitu mitigation and prevention. Di bawah setiap payung fase-fase itu kita ingin mengindentifikasi sejumlah langkah-langkah konkrit yang akan dihasilkan oleh KTT ini.

Dari kami sepanjang yang menyangkut substansi/program saya ingin cukupkan sekian dulu, saya tidak ingin terlalu panjang. Kalau mungkin saya ingin menerima beberapa pertanyaaan, sebelum kemudian kita beranjak ke masalah administrative arrangement. Silahkan.

T:

Beberapa waktu lalu disebutkan bahwa salah satu yang digagas dalam Summit nanti adalah mengenai dibentuknya early warning system dalam hal menangani masalah bencana. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apakah sejauh ini telah ada poin-poin yang akan disepakati dalam Summit nanti?

J:

Betul bahwa konsep early warning system akan muncul di benak Indonesia. Tadi saya jelaskan ada konsep fase emergency relief, kemudian fase reconstruction and rehabilitation, dan yang ketiga adalah prevention dan mitigation. Gagasan tentang adanya early warning system kita bayangkan akan tampil pada fase yang ketiga, prevention and mitigation. Yang dibayangkan oleh Indonesia adalah semacam Indian Ocean Tsunami Early Warning System.

Tetapi, di samping yang sifatnya mencakup seluruh kawasan atau negara-negara pantai dari Samudera Hindia, kita juga membayangkan adanya pembentukan berbagai kerjasama dalam kerangka ASEAN sendiri. Saya ingin meminta teman-teman untuk mempelajari atau melihat dokumen ASEAN tentang ASEAN Security Community Plan of Action dan ASEAN Socio-cultural Plan of Action. Di sana, antara lain ada konsep ASEAN Humanitarian Assistance Center, juga ada konsep utilizing military and civilian personnel dalam disaster relief operation. Juga ada ASEAN Disaster Information and Communication Network. Ini semuanya sudah ada dalam buku ASEAN, dalam ASEAN Socio-cultural community dan ASEAN Security Community. Kita ingin melalui Konferensi ini ada momentum baru untuk mendorong pembentukan konsep-konsep tadi itu.

T:

Adanya usulan untuk pembentukan Special Fund dalam rangka mendanai program recovery dan rehabilitasi negara-negara yang menjadi korban tsunami, apakah dalam Konferensi nanti [inaudible]?

J:

Betul. Anda ketahui tanpa adanya pembentukan Special Fund pun dalam kenyataanya hari demi hari kita telah melihat adanya mobilisasi dana dan daya sumber daya dari negara yang pledges-nya telah diterima oleh PBB. Yang kita ingin lakukan melalui proses Konferensi ini adalah memastikan agar sumber daya dan sumber dana yang telah terkumpul ini atau paling tidak dijanjikan ini, benar-benar direalisasikan dengan cara sesuai dengan kebutuhan negara-negara yang mengalami musibah. Jadi jangan sampai ada ketidakserasian antara yang dijanjikan dan diberikan oleh negara-negara donor dengan yang dibutuhkan oleh negara-negara yang membutuhkan. Oleh karena itu timing dari Konferensi ini sangat strategis karena kita yang terdepan untuk memastikan segala bentuk kepedulian ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan kita dan negara-negara yang mengalami musibah ini .

I hadn’t spoken in English just now, I am not sure whether I need to say a few words. Mohon ijin saya menyampaikan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris kepada rekan-rekan yang tidak berbahasa Inggris.

I was just saying very briefly just now giving an outline about the program that we will have for 6 January 2005. I have mentioned the countries that have been invited namely ASEAN countries, and also from the Plus Three countries --Japan, South Republic of Korea, and China-- and also other countries such as the US, New Zealand, Australia, the European Union, the European Union Presidency, and of course the UN Secretary General will be there. This is a sort of great [honor] that we welcome the presence of the Secretary General.

We have now a head of us an intensive program of activities on 6 January, beginning with obviously Opening Statement by Indonesia as the chair/host of the Meeting, and we will hear presentations by the countries affected by the Tsunami, namely three ASEAN countries --Indonesia, Malaysia, Myanmar-- and also we will hear presentations by India, Sri Lanka and the Maldives on the situation.

We plan to have a Joint Declaration adopted as the result of the Summit. The Joint Declaration is obviously sealed to be worked out, but the basic approach that we will be adopting is an action oriented results. This is not one of those gatherings which result in fine words, good intentions, and yet not actually delivered.

We are now at this time still witnessing and likely to witness for many months to come great hardship and it would be responsible of us to convene a summit which results only in nice words. So, we are making sure that the outcome will be action oriented in terms of emergency relief, reconstruction and rehabilitation, and mitigation and prevention of recurrence of such disaster in the future.

Ada pertanyaan lagi.

T:

Is the emphasis right now on prevention or on the [inaudible]?

J:

Obviously at this time the emphasis is on the emergency relief. And it can only be that because we are seeing in all this areas situation of extreme hardship. But what Indonesia is doing by having this Conference and by having these three elements, presented in a level of playing fields, now having emergency relief program, rehabilitation and reconstruction and prevention and mitigation, discussed all on at the same time, we want to be sure that the international concern, attention and the like on this conference go beyond the normal emergency faced spirit.

So there should be a medium and long term interest and concern to ensure those affected by this tragedy continue to be assisted down the years.

We were informed actually earlier today that the earthquake and Tsunami on 26 December took place exactly one year after the Bam earthquake in Iran. And we remember then how that particular earthquake also generated a great deal international sympathy and out boring of support and various commitment and pledges.

We would like to learn from the experience of how the international community responded to the Bam earthquake to make sure for example that various pledges that we have been hearing just now on the occasion of the Tsunami disaster actually is realized. That’s why it is very important for the countries of the region and those immediately affected be the one actually defining what actually needed, not only for now but also in the medium and long term as well.

T:

How long will the conference actually last?

J:

Just one day.

T:

Sebelum SOM mungkin ada meeting antara [inaudible]?

J:

Tentunya ada sejumlah pertemuan bilateral yang sudah dirancang termasuk pertemuan Menteri Luar Negeri nanti malam pukul 7.30 dengan Menlu AS Collin Powell. Saya juga ketahui ada rencana pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Howard, Perdana Menteri Jepang. Selain itu saya belum memiliki catatan pertemuan bilateral lain yang direncanakan, tapi Anda bisa bayangkan bahwa pada KTT seperti ini negara-negara ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral. Kalau Anda berkenan pada waktunya kita akan terus meng-update di mana dan kapan pertemuan bilateral dilangsungkan seandainya teman-teman ingin meliput dapat melakukannya dengan baik, insya Allah.

T:

Pak Marty, saya ingin klarifikasi mengenai pernyataan wakil Israel [inaudible]. Pertama, apakah pihak Israel sudah mengkonfirmasi itu kepada Pemerintah Indonesia? Kedua, bagaimana sikap Pemerintah Indonesia terhadap bantuan tersebut?

J:

Tidak ada komunikasi resmi antara Indonesia dengan yang menamakan dirinya Pemerintah Israel, karena tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara. Oleh karena itu, konsep atau wacana tentang bantuan itu perlu dilihat dari konteks tidak ada hubungan diplomatik. Yang bisa dikedepankan di sini adalah mungkin bantuan doa dari mereka.

T:

[inaudible]

J:

Betul. Saya ketahui bahwa pihak PBB semula pada tanggal 6 Januari akan mengadakan flash appeal, pertemuan di New York untuk menggalang dana. Tapi dengan adanya pertemuan di Jakarta, maka mereka memberikan prioritas kepada upaya yang dilakukan oleh negara-negara kawasan sehingga appeal ini mungkin –saya tidak bisa bicara atas nama Sekjen PBB-- akan diutarakan pada pertemuan di Jakarta nanti.

Tapi akan kita lihat nanti realisasinya karena faktanya tanpa ada special fund atau special appeal-pun telah ada pledges, janji-janji dari masyarakat internasional. Tetapi kita memerlukan payungnya dan bagaimana pemanfaatannya. Oleh karena itu Konferensi internasional ini penting untuk memberikan payung oleh dan untuk kawasan dan negara-negara yang mengalami bencana ini dan bukan sesuatu yang dirancang oleh pihak luar yang mungkin ada mismatch antara kebutuhan dan apa yang ditawarkan oleh mereka.

T:

Apakah akan dibentuk suatu institusi baru untuk itu?

J:

Mengenai fund kita tidak bisa mendahului. Akan dilihat bagaimana perkembangan pembahasannya besok, apakah ada special fund, apakah ada UN Special Representative. Tentunya kita belum tahu apakah ada kesamaan pandangan antara negara-negara yang mengalami musibah mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi musibah itu. Mungkin ada negara yang penekanannya tidak 100% sama dengan negara yang lain.

T:

Pak Marty, di antara yang hadir nanti ada negara-negara donor dan kebetulan yang menjadi korban adalah negara berkembang. Apakah akan membicarakan masalah debt moratorium atau debt swap? Bagaimana posisi Indonesia terhadap tawaran-tawaran yang berasal dari anggota Paris Club?

J:

Faktanya pasca musibah Tsunami ada sejumlah negara atas inisiatif mereka sendiri sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan peringanan beban hutang negara-negara yang mengalami musibah, bukan atas inisiatif Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang mencoba mengklarifikasi atau memperoleh informasi dari negara-negara itu, konsep apa yang sebenarnya mereka bayangkan untuk meringankan hutang ini. Pada KTT ini masalah ini mungkin akan dibahas pula. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya karena relevansinya ada, dalam arti kata seandainya ada langkah-langkah untuk meringankan beban hutang negara-negara yang terkena musibah ini diadakan, bisa memberikan peluang kepada mereka untuk konsentrasi kepada masalah-masalah rekontruksi dan rehabilitasi dengan lebih baik. Jadi memang ada potensi linkage, tapi kita lebih dalam posisi ingin mendengar inisiatif-inisiatif ini.untuk kita kembangkan ke depan.

T:

Mengenai early warning system mungkin bisa diulang dalam bahasa Inggris?

J:

The way the Indonesian Government sees the challenges before us is to divide the responses into three phases. The first phase is emergency relief phase, within which we are now very much in, the second phase is reconstruction and rehabilitation phase, and the third phase is mitigation and prevention.

Under the mitigation and prevention stage, we foresee the possibility of the establishment of a Regional Early Warning System, such as a Regional Tsunami Warning Center in the Indian Ocean. We are aware for example, that such an early warning system is to be found in more advanced states in the Pacific area. But obviously we learn to our great cost that its absence in the Indian Ocean area has been particularly disadvantages to all of us. So Indonesia will certainly be pushing for the realization of such a Tsunami early warning center for the Indian Ocean as a whole.

In addition to that we will be working together with our ASEAN friends to rely some other regional level mechanisms, which are also in line with dealing with prevention of recurrence of such disaster.

T:

You have the UN to organize this, you have United States working with other countries, you have these efforts work together. Do you have too many people in organizing this?

J:

In a way, though, it’s a happy situation because it shows that everyone is mobilized, everyone wants to do the right thing. But, even such a happy phenomenon can be less then advantages, if it results in lack of coordination and mismatch between needs and actual offers of assistance. This is what makes this particular Conference particularly strategic because it gives the regional perspective, the perspective of the affected countries to be able to share and inform those with well intention what are the actual situation is on the ground and what the actual needs are so that the well intention, assistance, offer of support actually matches the actual needs on the ground.

I think we should not be too troubled by the existence of the several forums, several processes going on at the same time to address the disaster. It’s just at this time we are trying to consolidate, to have a proper channeling of aid, assistance, technical assistance, financial assistance. This Conference, we hope, will be the beginning of that cleaning up to rationalization of the whole aid effort. It would be far more disquieting if we were not to have this magnitude of offer of assistance. If the international community had not responded, then we would have really been worried. But the situation that you described just now is not 100% a happy one, but is far better than if there were to be no response at all.

T:

[inaudible}

J:

Mungkin yang kedua dulu, saya belum menyatakan bahwa ada kesepakatan dari negara manapun juga untuk mendanai early warning system untuk kawasan Samudera Hindia. Ini baru gagasan Indonesia. Ada pemikiran Indonesia agar dibentuk tsunami early warning system untuk kawasan Indian Ocean. Ini yang akan kita coba perjuangkan ke depan sebagai pengalaman dari musibah yang telah kita alami. Tetapi belum ada komitmen atau tanggapan dari pemerintah manapun juga tentang gagasan itu.

Khusus mengenai payung, jelas namanya Special ASEAN Leaders meeting. Sebelum pertemuan ini kita mengetahui ada konsep dari Amerika Serikat, core group countries, untuk membantu penanggulangan bencana tsunami ini, kemudian juga ada upaya yang dilakukan dalam kerangka PBB. Ini yang kita maksud dengan payung. Kita sekali lagi ingin mengambil inisitif untuk memastikan adanya keserasian antara bantuan yang ditawarkan dengan bantuan yang sebenarnya dibutuhkan, dan yang paling mengetahui mengenai kebutuhan itu adalah negara-negara yang menjadi korban bencana itu dan negara-negara kawasan. Oleh karena itulah kita mencoba mencari keserasian, convergence, antara dua pihak itu karena kalau tidak, walaupun ada well intentions bisa saja terjadi ketidakefesienan dalam penyaluran bantuan itu.

T:

Tadi ada istilah dari Pak Hassan soal Angkatan Bersenjata ASEAN dan [inaudible]. Itu atas inisiatif siapa dan bentuknya seperti apa? Apa hanya untuk bencana saja atau bagaimana?

J:

Sebenarnya ini inisiatif Indonesia yang sekarang sudah tercerminkan ke dalam ASEAN Security Community Plan of Action. Sewaktu kita memperjuangkan ASEAN Security Community Plan of Action, termasuk gagasan perlunya standby arrangement for utilizing military and civilian personnel in disaster relief operation, ada yang mempertanyakan buat apa kita membuat semacam ASEAN standby force untuk menanggulangi masalah humanitarian relief, humanitarian operation, natural disaster. Inilah contohnya.

Jadi sebenarnya dengan adanya konsep itu, syukur alhamdulillah sudah kita miliki, sudah ada dalam ASEAN Security Community. Dengan adanya musibah ini, minimal kita harus memberikan tekanan yang lebih baik terhadap konsep ini supaya kita bisa segera realisasikan.

Jadi, di benak Indonesia adalah adanya semacam standby arrangemen. Misalnya negara-negara ASEAN telah menjanjikan bahwa ada sejumlah military and civilian personnel yang setiap saat bisa digelar sesuai kebutuhan. Seandainya tanggal 26 Desember 2004 terjadi musibah, kalau kita telah ada konsep special arrangement ini, kita tinggal dengan mudah mengangkat telepon, mengaktifkan mekanisme ini dan dalam hitungan jam kita telah bisa membayangkan adanya ASEAN humanitarian force untuk membantu relief operation.

Tetapi sekarang kan tidak. Secara sporadic. Singapura memberikan bantuan ke wilayah tertentu di Aceh, negara-negara lain juga memberikan bantuan. Tetapi seandainya itu semua telah ada, kita punya pilihan di samping yang sifatnya bilateral, kita telah ada standby arrangement. Bukan standby force. Kalau standby force artinya sudah dikumpulkan, misalnya dari Indonesia 5 orang dan dari Singapura 3 orang, semua sudah berkumpul di satu titik. Bukan standby force tetapi standby arrangement, pengaturan yang telah siap. Itu yang kita maksud. Tidak intrusive. Setiap negara telah memberikan komitmen untuk menyiapkan trained military personnel, trained civilian personnel, untuk menghadapi humanitarian crisis yang setiap saat bisa dimanfaatkan bagi negara yang menginginkannya, bukan dipaksakan tetapi seandainya negara itu menginginkannya bisa diminta bantuannya.

T:

Ada berapa kepala negara yang sudah confirm akan datang ke Aceh dan apakah ide tsunami early warning system belum sama sekali ditanggapi oleh negara lain atau negara-negara yang menjadi korban sudah menanggapi?

J:

Saya belum mendengar tanggapan yang sifatnya regional, tetapi saya pernah mendengar, kalau saya salah mohon dikoreksi, bahwa India ada maksud untuk membangun kapasitas early warning bagi negaranya. Tetapi maksud kami di sini adalah yang sifatnya regional, minimal kalau sifatnya nasional antara sistem-sistem nasional itu harus ada semacam networking sehingga secara bertahap terbangunlah konsep regional.

Tapi untuk memberikan wujud yang nyata bagi konsep ini di benak kita adalah konsep center itu sendiri. Jadi secara fisik diperlukan early warning center untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tsunami di masa mendatang.

T:

[inaudible]

J:

As I was saying just now actually this idea is already in the books, it is already in the ASEAN Plans of action in regard to the ASEAN Security Community Plan of Action. This is something that already been adopted only last October by ASEAN leaders. Because it’s already an ASEAN thing, I can not single out one particular country to be behind this concept, but simply it is there, it is an ASEAN idea. All that needs to be done is that we need to establish it. Because it is already there in terms of concept in the ASEAN Security Community Plan of Action.

By the way, that document is published and available through in the ASEAN Secretariat office, so you will be welcome to look at it.

T:

But [inaudible] emergency response?

J:

Absolutely yes. At least, the way Indonesia proposed it then was to have ASEAN countries designate or commit certain civilian and military personnel for the purpose of alleviating or addressing emergency operation. It is not a standby force. Standby force implies that all these elements, all these components would be already in one command standby position. But, what we say is a standby arrangement. It can be simply a paper commitment, a commitment that has been expressed, so it can be activated, when it is required at a short notice. That is certainly what we have in mind as far as Indonesia is concerned, by having this kind of an ASEAN standby arrangement of civilian and military personnel to deal with emergency situations, because then we will be able to respond quicker.

But the key word here it shall be at the request of the country concerned, so it is not ASEAN that imposes this arrangement or this facilities to anyone, but if the country affected would like to have this operation taken advantage of, they can do so.

That’s option is not there at the moment. That’s why we have now again a vacuum of an ASEAN respond, we have response by Indonesia, response by individual ASEAN countries, we even have responses by individual countries outside ASEAN, far outside of the region, but we do not have an ASEAN collective capacity to respond, and this is the capacity that we are trying to create through this ASEAN Security Community Plan of Action of which speaks this standby force.

T:

Sejauh ini siapa saja pimpinan negara yang akan datang ke Aceh?

J:

Saya harus confirm mengenai itu. Yang saya tahu, Sekjen PBB akan ke Aceh setelah KTT. Saya harus confirm dulu siapa dan bagaimana karena itu sangat faktual. Saya tidak ada datanya di depan saya.

T:

Sejauh ini ada bantuan asing yang masuk. Adakah negara asing atau lembaga asing yang komplain kepada Indonesia karena arrangement-nya bisa dibilang buruk? Di Satkorlap tidak bisa cari data apa-apa. Kita saja mencari data korban dan lainnya tidak dapat. Dan banyak sekali bantuan yang mungkin menumpuk atau sistem arrangement-nya kalau kita lihat agak kacau. Apakah ada komplain?

J:

Tidak.

T:

Tadi Pak Marty katakan, Singapura bergerak sendiri, negara lain juga bergerak sendiri. Saya lihat itu justru lebih bagus dibandingkan jika di-arrange oleh Satkorlap, agak kacau.

J:

Mengenai yang kedua, saya tidak ingin terlalu ekstrim kita beranggapan bahwa seolah-olah semua harus centralized through certain [body]. Saya tidak ingin sama sekali meremehkan atau mengecilkan bahwa seolah-olah yang sekarang terjadi bukan sesuatu yang baik. Sekarang, respons pemerintah terhadap bantuan dari masyarakat internasional yang telah dilakukan kita sampaikan, it’s been magnificent, sangat, sangat luar biasa, unprecedented. Sekjen PBB sendiri [mengatakan], the original catastrophe memang sifatnya unprecedented, responsnya pun unprecedented. Saya tidak ingin sama sekali mengecilkan itu. It’s been fantastic, it’s been unprecedented, and all that. Tapi kita ingin mengkomplemen. Tadi waktu saya bicara tentang ASEAN mechanism, sifatnya bukan mengambil alih. Tapi untuk menopang dan mengkomplemen. Jadi ada yang global, tapi seyogyanya ada juga yang nasional, bilateral, dan regional. Mengenai koordinasi ke dalam sistem nasional, tentu akhirnya mau tidak mau harus demikian. Kalau tidak, akan ada mismatch. Bahkan waktu Menteri Luar Negeri bertemu dengan Dirjen WHO tadi pagi, Dirjen WHO menyampaikan akhirnya yang paling mengetahui dalam menangani permasalahan adalah national government-nya dan national government-lah yang bisa memastikan tidak adanya mismatch antara tawaran dan kebutuhan. Akhirnya memang kita harus mengupayakan adanya matching-nya itu. Tapi resikonya adalah adanya bottle neck, tapi saya tidak pernah hingga saat ini mendengar adanya komplain dari masyarakat internasional dan dari pemerintah negara-negara sahabat tentang bagaimana penanganan kita dalam emergency ini karena justru mereka memahami bahwa ini adalah extraordinary situation. Kita mencoba cope sebaik mungkin, tidak perfect. Tapi memang tidak ada satu negarapun yang bisa perfect dalam menangani situasi seperti ini. Tapi paling tidak kita mencoba untuk lebih baik, insya Allah, ke depan.

If there are no further questions as far as the substantive issue is concerned, I’d like to acknowledge especially colleagues from the Embassies who have been very patient to [] this whole process because we will now enter the second part of the briefing in relation to the actual media arrangement for the Summit which may be of the interest to the Embassy officials who deal with information matters and also of the interest to our reporters colleagues.

Saya akan menjelaskan, terutama Pak Lutfi, tentang pengaturan. Lebih baik kita jelaskan sekarang daripada besok atau lusa, supaya tidak bingung mengenai situasinya.

Kita akan coba jelaskan tentang Media Arrangement untuk persiapan KTT besok. Pak Lutfi silahkan.

Lutfi Rauf:

Terima kasih, Pak Marty atas kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu saya ingin menyampaikan bahwa dari awal kita berusaha memfasilitasi liputan media untuk Konferensi ini dan sampai saat ini kita sudah memproses ratusan wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Kita juga sudah menyampaikan Media Advisory. Saya pikir teman-teman sudah memilikinya. Kita mengirim secara manual maupun dalam bentuk website.

Sebagaimana dikatakan bahwa kami berusaha untuk memfasilitasi seluas mungkin liputan ini kepada teman-teman media. Tapi at the same time kita perlu mengingat keterbatasan tempat di sana sehingga diperlukan pengaturan tertentu sehingga liputan media terhadap event ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Untuk informasi teman-teman, kita pada akhirnya akan memberlakukan media pool karena besarnya antusiasme dan perhatian teman-teman, at the same time keterbatasan ruangan yang ada. Oleh karena itu, untuk Opening Ceremony, kita akan beri akses terhadap kameraman dan fotografer. Sementara yang lain, reporters and the rest, bisa observe atau follow the proceeding di Media Center yang akan kita tampilkan CCTV.

Selanjutnya, untuk lebih detil lagi, event yang bisa diliput pada Pembukaan adalah Opening Session, di samping journalists yang kita tentukan bisa meng-cover lewat pool, juga bisa diikuti lewat CCTV di Media Center yaitu mulai dari Minutes of Silence, Opening Address by the President, Keynote Remarks dari Laos sebagai Chair dari ASEAN Standing Committee, Singapura dan Sekjen PBB.

Setelah itu kita mempersilakan teman-teman wartawan untuk mengikuti proceeding selanjutnya yaitu presentation dari berbagai negara yang mengalami musibah ini di media center teman-teman sudah bisa memiliki itu at the same time teman-teman dapat memiliki gambarnya.

Pada akhir pertemuan tidak ada liputan untuk Closing Ceremony karena waktu sangat mepet, tidak ada waktu untuk mengatur itu sehingga kita akan langsung mengadakan Press Conference yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden di Press Conference Room. Dalam Press Conference Room itu terbuka secara keseluruhan, baik reporters maupun cameramen dan photographers. Tidak ada Media Pool karena ruangannya available.

For our dear colleagues from the Embassies, we have also arrangement of that. We are well aware that. We are well aware of the official photographers and cameramen that delegation may wish to bring in. As I mentioned earlier, we wish to accommodate as many as we can. But, due to the limited space available, we need to apply pool for that.


--------------------------------------------------------------------------------


Jakarta, 7 Januari 2005

Direktorat Informasi dan Media
Departemen Luar Negeri RI


EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600
AUSTRALIA
Tel. +612 6250 8600, Fax. +612 6273 6017

______
Related:

- Opening Remarks by President of Republic of Indonesia: the ASEAN Leaders’ Special Meeting On Aftermath of Earthquake and TsunamiAD And North Sumatra
- Closing Remarks by President of Republic of Indonesia: the ASEAN Leaders’ Special Meeting On Aftermath of Earthquake and TsunamiAD And North Sumatra
- Declaration on Action to Strengthen Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention on the Aftermath of Earthquake and Tsunami Disaster of 26 December 2004
- Press Briefing Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia at the Press Conference the Special ASEAN Leaders' Meeting on Aftermath of Earthquake and Tsunami