Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
        Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara-saudara sebangsa setanah air,
        para undangan yang saya hormati,

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME, karena hanya kekuasaan-Nya yang memungkinkan kita kembali berkumpul pada pagi hari ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-59. Tanggal 17 Augustus memang sungguh merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Seperti diketahui, setelah melalui perjalanan yang panjang dan menguras tenaga, penuh pengorbanan, atas nama bangsa Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tersebut adalah puncak dari seluruh perjuangan anak bangsa, baik yang dilakukan secara lokal, maupun secara nasional, sejak awal abad lalu.

Perpaduan segenap potensi bangsa, terutama dalam bentuk perjuangan bersenjata dan diplomasi internasional akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Patut kita banggakan bahwa perjuangan yang dirintis oleh para pendahulu kita tersebut menjadi sumber inspirasi bagi negara-negara terjajah lainnya di seluruh penjuru dunia untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Patut kita catat bahwa mencapai kemerdekaan bukanlah prestasi yang mudah untuk diraih. Sebaliknya, mempertahankan kemerdekaan juga memerlukan upaya dan daya yang tidak kalah sulitnya. Pemberontakan-pemberontakan yang bersifat sektarian, tragedi nasional G-30-S/PKI tahun 1965 serta munculnya era reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997, merupakan rintangan-rintangan ditengah-tengah upaya bangsa untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka, demokratis, dan sejahtera. Tidaklah kemudian mengherankan jika Pemerintah RI menetapkan tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun 2004, sebagai berikut: 'Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Melaksanakan Amanat Pemilu 2004 Untuk Membangun Indonesia Yang Bersatu, Maju dan Demokratis'.

Pemerintah RI telah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Agar mampu bangkit kembali dari berbagai keterpurukan baik di bidang politik dan keamanan, maupun ekonomi dan sosial, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan prioritas, antara lain: penegakan hukum dan sistem peradilan, pemberantasan terorisme, korupsi, serta deregulasi di bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan.

Sejalan dengan tekad tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri baru-baru ini mengeluarkan Keputusan Presiden No.: 59/2004 (26 Juli 2004) tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang melibatkan warga-negara Indonesia baik di dalam, maupun di luar negeri.

Di bidang investasi, pemerintah juga menerapkan kebijakan 'one-roof system' dimana BKPM ditetapkan sebagai satu-satunya badan yang berhak mengeluarkan ijin bagi para investor asing untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia yang dulunya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Diharapkan pelayanan tersebut akan memperpendek birokrasi perijinan serta menghilangkan ekonomi biaya tinggi yang selama ini dikeluhkan para investor asing.

Patut pula dicatat perkembangan positif di bidang hukum ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu keputusan yang menyatakan bahwa penerapan asas retroaktif Undang-Undang No. 16/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk kasus Peledakan Bom Bali, 12 Oktober 2002, tidak syah untuk dipergunakan mengadili pelaku Bom Bali, walaupun menegaskan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka tetap berlaku. Terlepas dari tingginya komitmen Pemerintah RI untuk memerangi terorisme, sistem peradilan yang independen mencegahnya untuk melakukan intervensi.

Saudara-saudara sebangsa setanah-air,

Baru-baru ini kita telah melaksanakan dua kali pemilihan umum masing-masing untuk memilih para anggota parlemen yang diselenggarakan tanggal 5 April lalu, dan pemilihan presiden putaran pertama pada tanggal 5 Juli, bulan lalu.

Dewasa ini pemerintah dan rakyat Indonesia sedang melakukan persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden putaran terakhir yang akan dilaksanakan tanggal 20 September 2004 dimana empat putera-puteri terbaik bangsa, yaitu pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi dan pasangan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla akan kembali memperebutkan kursi Presiden dan Wakil Presiden. Sudah sepatutnya kita berdoa, agar hasil yang terbaiklah yang diperoleh oleh rakyat Indonesia.

Yang jelas, penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, bersih, dan aman terdahulu telah mendapatkan pujian dari berbagai negara dan kalangan di seluruh dunia. Memang sungguh tidak mudah untuk menyelenggarakan suatu pemilihan umum yang damai, apalagi melibatkan lebih dari seratus duapuluh lima juta orang.

Hal tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena mampu menepis anggapan sementara kalangan yang menyatakan bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam tidak akan mampu berdemokrasi.

Perkembangan perekonomian nasional juga cukup mengejutkan beberapa kalangan, seperti tercermin pada indikator makro-ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 stabil pada kisaran 4,1% dan diramalkan akan mencapai 4,8% di akhir tahun 2004 dan 5% pada tahun 2005, sementara pada saat yang bersamaan inflasi mampu ditekan pada kisaran 5,1% pada tahun 2003. Lebih menggembirakan lagi, indeks komposit pasar modal tercatat sebesar 800 poin pada kuartal pertama tahun ini atau meningkat sekitar 80% sejak akhir tahun 2002. Hal tersebut telah menumbuhkan rasa optimisme dan percaya diri bangsa untuk keluar dari kesulitan.

Tidak mengherankan kemudian jika kepercayaan internasional terhadap Indonesia-pun meningkat cukup signifikan, terbukti dari reaksi positif pasar dunia terhadap penjualan surat-surat berharga senilai satu milyar dollar Amerika oleh Pemerintah RI pada bulan Maret 2004 yang lalu.

Prestasi-prestasi yang dicapai pemerintahan tersebut kadang-kala ditepis oleh sementara kalangan yang cenderung terus mencari-cari kelemahan. Namun, rakyat Indonesia tidak perlu berkecil hati. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras kita bersama dan juga atas bantuan negara-negara sahabat, termasuk Australia.

Saudara saudara sebangsa dan setanah air,

Kiranya patut saya singgung hubungan bilateral Indonesia - Australia yang selalu didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai, saling memahami, dan saling menguntungkan. Tanpa perlu berpuas diri, hubungan bilateral negara bertetangga dewasa ini cukup menggembirakan, meskipun sebelumnya mengalami pasang-surut sebagai akibat keterlibatan Australia di Timor Timur, penanganan migran gelap, terorisme, dan pengenalan prinsip 'pre-emptive strike' yang tercerminkan pada invasi pasukan 'the coalition of the willing' di Irak yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Upaya pemulihan hubungan mulai dilakukan dengan penyelenggaraan Indonesia Australia Ministerial Forum (IAMF) ke-5 di Canberra pada tanggal 7 - 8 Desember 2000 yang kemudian diikuti oleh saling kunjung pejabat tinggi negara baik dari kalangan sipil maupun militer, termasuk dari kalangan media dan pemimpin keagamaan serta para perlaku bisnis dan akademisi.

Hubungan semakin meningkat ketika kedua negara berhasil menyelenggarakan IAMF ke-6 di Jakarta (11 Maret 2003) yang menghasilkan suatu 'Joint Ministerial Statement' yang diantaranya memuat: pertama, pengakuan para menteri Australia atas keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, termasuk atas Papua dan Aceh, dan penerapan program otonomi khusus bagi propinsi tersebut sebagai jalan keluar dari konflik; kedua, pernyataan kesediaan pemerintah Australia untuk merancang suatu 'code of conduct' bagi NGO Australia yang operasi di Indonesia untuk tidak menggunakan dana pemerintah Australia untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan separatisme, buruh, evangelisme, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan kepentingan nasional Australia.

Untuk mengatasi masalah migran gelap dan tindak kriminal lintas batas lainnya, mengharuskan kedua negara bekerjasama dan mengambil prakarsa yang melibatkan negara-negara di kawasan melalui penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, masing-masing pada tanggal 26 - 28 Februari 2002 (BRMC I), dan pada tanggal 28 - 30 April 2003 (BRMC II); Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, 17 - 18 Desember 2002; dan, Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism, 4 - 5 Februari 2004 yang salah-satu hasilnya adalah pendirian 'the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation'.

Perdagangan kedua negara juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 2003 Indonesia menikmati surplus perdagangan sekitar US$845 juta atau 12,06% meningkat dari tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia ke Australia tahun 2003 sekitar US$2,6 milyar, sedangkan impor Indonesia dari Australia sebesar US $1,8 milyar.

Di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah terus membina hubungan dan kerjasama, serta terlibat dalam serangkaian kegiatan yang bersifat 'confidence-building measures', antara lain melalui: tukar-menukar para perwira angkatan bersenjata kedua-belah pihak; saling kunjung para pejabat tinggi militer dari seluruh matra (darat, udara, dan laut), serta kerjasama yang sangat erat diantara institusi kepolisian kedua negara, segera setelah peristiwa Bom Bali yang mampu membongkar jaringan para pelaku serangan teroris tersebut.

Kerjasama Indonesia dan Australia di bidang pencucian uang juga cukup membuahkan hasil, ketika pemerintah Australia mengembalikan sekitar A$650 ribu, sebagian dari harta haram yang dilarikan oleh terpidana Hendra Rahardja. Keberhasilan tersebut bermakna ganda, pertama, sebagai peringatan bagi para pencuci uang Indonesia untuk tidak menjadikan Australia sebagai 'safe heaven'; dan, kedua, Pemerintah RI tidak akan pernah berhenti untuk mengembalikan harta rakyat yang diperoleh secara tidak syah oleh sementara kalangan.

Hubungan kedua negara pada tingkat 'grass-root' di bidang pendidikan dan pariwisata tidak kalah pentingnya. Patut dicatat bahwa sekitar 25.000 siswa dan mahasiswa Indonesia saat ini sedang menuntut ilmu di Australia dan setidak-tidaknya turut memberikan kontribusi sekitar A$750 juta/tahun kepada perekonomian Australia. Sementara sekitar 250.000 siswa dan mahasiswa Australia saat ini mempelajari bahasa Indonesia.

Diharapkan melalui sektor pendidikan dan pariwisata, rasa saling menghargai akan tumbuh secara sehat diantara rakyat Indonesia dan Australia. Dalam kaitan inilah, kita patut menyambut hangat prakarsa Perdana Menteri John Howard (Canberra, 13 Agustus 2004) untuk kembali menghidupkan program pelajaran bahasa dan budaya Asia mencakup Indonesia, Jepang, China, dan Korea, yang dihentikan pemerintah Australia sejak tahun 2002 yang lalu. Kita patut bergembira atas kebijakan baru pemerintah Australia tersebut, mengingat permintaan peninjauan kebijakan tersebut yang kita lakukan baik secara individual, maupun kolektif sejak tahun 2002 akhirnya membuahkan hasil.

Saudara saudara sebangsa dan setanah air,

Dalam rangka pemupukan rasa nasionalisme kita bersama, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghimbau saudara-saudara sekalian untuk sepenuhnya bahu membahu membantu menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya di Australia.

Sejarah telah memberikan pelajaran yang mahal bahwa pertentangan antar suku, ras, golongan dan agama, hanya akan membawa bangsa ke jurang kehancuran. Perbedaan yang ada diantara kita seyogyanya dijadikan modal dasar untuk tidak hanya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan itu indah dan tidak perlu dipertentangkan. Alangkah sedihnya jika Tuhan YME menciptakan hanya warna hitam untuk seluruh ummat manusia yang fitrahnya beraneka-ragam ini.

Saya juga ingin menggunakan hari yang berbahagia ini untuk meminta para pimpinan dan staf Perwakilan RI se-Australia meningkatkan kinerja, terutama pada sektor pelayanan masyarakat, serta untuk bekerja sunguh-sungguh dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Wakil-wakil Pemerintah RI untuk Australia dan Vanuatu menggunakan dana publik, sudah sepatutnyalah mereka memenuhi asas akuntabilitas publik dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh rakyat dan pemerintah.

Untuk para pelajar dan mahasiswa, kembali saya menghimbau agar menggunakan kesempatan yang tersedia untuk lebih menitik-beratkan perhatian mempelajari fabrik sosio-politik Australia bagi pengembangan hubungan bilateral negara di masa mendatang.

Akhirnya saya juga ingin menyerukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia di Australia untuk turut membantu pencapaian tujuan-tujuan mulia di atas serta kembali berpartisipasi dalam pemilihan presiden babak terakhir yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Manfaatkanlah hak anda sebaik-baiknya untuk memilih calon presiden/wakil presiden, sesuai hati nurani.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Ijinkanlah saya menutup sambutan ini dengan menyerukan: 'Dirgahayu Republik Indonesia, Sekali Merdeka Tetap Merdeka'.

Wassalamu'alaikum warrahmatulahi wabarrakatuh

Canberra, 17 Agustus 2004

Imron Cotan
Duta Besar LB-BP RI

Embassy of the Republic of Indonesia, Canberra - Australia