Kompas, Minggu, 23 Desember 2001

Hubungan RI-Australia Tahun 2002 Diharapkan Terjalin Lebih Erat  

 

Canberra,

Hubungan bilateral Indonesia-Australia selama tahun 2001 ditandai dengan berbagai upaya kedua belah pihak untuk memulihkan kembali hubungan normal yang terganggu setelah pasca jajak pendapat Timor Timur 1999.

"Bahkan diharapkan pada tahun 2002 bisa terjalin hubungan lebih erat mengingat sejumlah masalah yang selama ini mengganjal telah diselesaikan bersama," kata Duta Besar RI untuk Australia Sudjadnan Parnohadiningrat tentang evaluasi hubungan Indonesia-Australia tahun 2001 dan prospeknya tahun 2002 yang disampaikan kepada Antara di Canberra, Minggu (23/12).

Ia menjelaskan, hubungan normal kedua negara mulai benar-benar dirintis sejak kunjungan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bulan Juni lalu dan kunjungan PM John Howard ke Jakarta pada Agustus.

Kunjungan kepala negara itu kemudian disusul dengan kunjungan beberapa menteri Australia ke Indonesia dan dibalas dengan kunjungan jajaran pimpinan MPR-RI ke Canberra.

"Saling kunjung dan saling menyampaikan pendapat yang penuh keterbukaan dengan pembicaraan yang konkret pada tingkat tinggi, merupakan upaya yang tidak dapat dikatakan kecil dalam upaya memulihkan hubungan kedua negara," ujar Sudjadnan.

Selain itu, sejumlah masalah yang pada beberapa tahun lalu tampak masih mengganjal hubungan kedua negara, pada tahun 2001 berhasil diselesaikan seperti masalah Timtim dan pengungsi asal Timtim.

Sudjadnan mengakui, memang di tengah upaya normalisasi hubungan bilateral itu muncul masalah yang dianggap bisa mengganggu antara lain imigran gelap, nelayan tradisional dan masalah yang berkaitan dengan tema kampanye dalam Pemilu Australia.

"Masalah-masalah itu dinilai tidak mendukung upaya pemulihan hubungan bilateral yang baik, namun gangguan yang timbul dari masalah itu tidak sampai merapuhkan pondasi hubungan kedua negara," ungkapnya.

Sebab pada dasarnya hubungan kedua negara tidak ditentukan dengan satu atau dua faktor tersebut, tapi lebih dibangun atas dasar kepentingan majemuk yang dimiliki lapisan masyarakat kedua bangsa. Oleh karena itu, pemerintah kedua negara tidak seharusnya mengabaikan begitu saja, tetapi sebaliknya perlu memenuhi kepentingan yang ada di kelompok masyarakat itu.

Ia memberi contoh hubungan kerja sama pertahanan yang pada tahun 2001, dimana tercatat sebanyak 21 perwira menengah TNI yang sekolah di Australia dalam berbagai bidang dan tingkatan. "Itu harus diakui sebagai bagian dari kedekatan Indonesia-Australia, belum lagi mahasiswa non-TNI yang berjumlah 18.000 orang. Kita bisa mengatakan tidak suka Australia, tapi kenyataannya anak-anak kita suka sekolah di sini," paparnya.

Mengenai prospek hubungan kedua negara tahun 2002, Dubes Sudjadnan menyatakan rasa optimis sebagai hasil dari upaya petinggi kedua negara pada tahun 2001, dimana hal itu bisa dilihat dari terobosan Indonesia yang ditandai dengan kunjungan Menlu Hassan Wirajuda ke Australia baru-baru ini. (Ant/ima)  


Embassy of the Republic of Indonesia, Canberra