Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua, 

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,  para undangan yang saya hormati,

Puji-syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita mampu berkumpul pada hari yang bersejarah ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-60, 17 Agustus 2005. 

Tepat enam puluh tahun yang lalu, atas nama seluruh bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia membebaskan bangsa dari tangan-tangan kotor kaum penjajah yang telah menodai kesucian bumi nusantara dengan tindakan-tindakan yang tidak berperi-kemanusiaan yang luka-lukanya sampai saat ini tertoreh dalam di lubuk hati-sanubari bangsa. Setelah menolak keberadaan Republik Indonesia secara hukum dan membiarkan bangsa Indonesia menunggu selama 60 tahun, baru hari ini Pemerintah Belanda meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap bangsa Indonesia.

Namun, kenyataan bahwa Indonesia pernah menderita di bawah cengkeraman rejim penjajahan Belanda dan Jepang tidak perlu berlarut-larut disesalkan. Penderitaan tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih bermartabat dan cerah dimana setiap warga-negara memiliki kesempatan sama untuk berkiprah terlepas dari latar-belakang sosial, agama, suku, dan rasnya. 

Jalan untuk mencapai masa depan yang sejahtera, aman, dan berkeadilan tersebut sungguh penuh dengan tantangan. Diperlukan tekad yang bulat dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Tidaklah mengherankan jika Pemerintah RI menetapkan tema yang tepat bagi peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-60 tahun 2005, yaitu: ‘Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita perkokoh persatuan dan kebersamaan, menuju indonesia yang aman, adil, demokratis dan sejahtera’. 

Sungguh, tanpa kebulatan tekad segenap komponen bangsa, Indonesia tidak akan mampu merebut dan meraih kemerdekaan dari tangan bangsa-bangsa penjajah tersebut. Tidak kalah pentingnya, persatuan dan kesatuan bangsa juga sangat diperlukan untuk meneruskan perjuangan para pendiri negara mempertahankan kelangsungan hidup Indonesia sebagai suatu negara-bangsa serta dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat seperti yang kita idam-idamkan bersama. 

Serangkaian cobaan berat melanda Indonesia segera setelah memproklamasikan kemerdekaannya. Pemberontakan-pemberontakan, baik yang bersifat sektarian maupun yang bernuansa regionalisme dan ideologi silih-berganti bermunculan, berpuncak pada terjadinya tragedi nasional G-30-S/PKI pada tahun 1965. Alhamdullilah, bersandarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, kita mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara tuntas, walaupun kita masih menghadapi masalah pelik di Aceh dan Papua. Patut kita syukuri bahwa warisan sejarah di Timor Timur telah mampu pula kita lalui bersama.

Kita berharap bahwa itikad baik Pemerintah RI untuk menyelesaikan  konflik berkepanjangan di Aceh dan Papua akan segera pula berbuah. 

Seperti diketahui bersama pada tanggal 15 Agustus 2005 yang lalu, Pemerintah RI dan kelompok separatisme Aceh telah sepakat untuk kembali bertemu di Helsinki dan menanda-tangani nota kesepakatan mengakhiri konflik yang telah memakan korban jiwa dan harta-benda tidak kecil tersebut. Para pemimpin pemberontak Aceh menyatakan dapat menerima kedaulatan nasional Indonesia atas Tanah Rencong dan bersepakat untuk kembali membangun wilayah yang dilanda konflik tersebut sesuai dengan aspirasi penduduknya di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kita patut bersyukur, seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa diturunkannya bencana tsunami oleh Tuhan YME ternyata membawa angin perubahan dan perdamaian bagi bangsa Indonesia, terlepas dari tidak terhitungnya jumlah korban baik jiwa maupun harta-benda yang diakibatkan oleh bencana alam dimaksud.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Patut pula kita syukuri bersama – terlepas dari dampak negatif yang diakibatkannya – krisis multi-dimensional yang melanda Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 juga telah mengantarkan Indonesia ke suatu tatanan kehidupan berkebangsaan yang lebih bermartabat dimana nilai-nilai demokrasi diagungkan serta hak-hak asasi manusia dimajukan dan dilindungi. 

Kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat juga dihargai. Kadang-kala terkesan hiruk-pikuk dan berlebihan. Namun, saya sepenuhnya percaya bahwa untuk menjadi suatu negara demokrasi yang matang kita memang harus melalui tahapan-tahapan krusial tersebut.

Tahun 2004 yang lalu Indonesia telah berhasil membuktikan dirinya sebagai negara demokrasi sejati dengan menyelenggarakan serangkaian pemilihan umum yang benar-benar transparan, langsung, adil, bersih, dan aman serta melibatkan lebih dari seratus dua puluh lima juta orang untuk memilih tidak hanya para anggota parlemen, tetapi juga pimpinan tertinggi nasional kita. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara langsung oleh rakyat memberikan mandat dan kepercayaan yang tinggi bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan secara mantap dan efektif yang memang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa.

Segera setelah terpilih, pemerintah pimpinan Presiden Yudhoyono mencanangkan tiga agenda utama yakni: pertama, menciptakan Indonesia yang aman dan damai; kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dengan melanjutkan reformasi di bidang politik dan hukum; dan, ketiga, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, seperti yang telah tuangkan dalam Instruksi Presiden Nomor : 7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 2004 – 2009. Ketiga agenda tersebut terkesan sederhana, namun membutuhkan kebulatan tekad, ketekunan dan kesabaran agar benar-benar mampu diwujudkan.

Agenda pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat seluruhnya ditujukan bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat, terutama penyediaan sandang, pangan, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Yudhoyono memperkenalkan ‘triple strategy’, yakni: pertama, mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi dan ekspor; kedua, menggerakkan kembali sektor riil untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas; dan, ketiga, melakukan revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Perekonomian Indonesia diharapkan dapat secara rata-rata tumbuh sebesar 6.6% setiap tahun selama lima tahun ke depan, dengan target penurunan tingkat pengangguran dari 9.5% pada tahun 2003 menjadi 5.1% pada tahun 2009 dan penurunan angka kemiskinan dari 16.6% pada tahun 2004 menjadi 8.2% pada tahun 2009. Pemerintah yakin bahwa angka-angka tersebut dapat dicapai mengingat kegiatan pembangunan dan ekonomi kini telah didukung oleh fondasi sistem politik, sosial dan hukum yang kokoh. 

Tahun 2004, GDP Indonesia mencapai 5.13% melebihi target yang ditetapkan semula, yaitu sebesar 4.8%, sementara pada kwartal pertama tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 6.35% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004. Stabilitas makro ekonomi Indonesia juga mampu dipertahankan, meskipun terjadi tekanan sebagai akibat ketidakpastian nilai tukar US dollar dan harga minyak mentah dunia terus meningkat, cenderung tidak terkendali. 

Kepercayaan internasional terhadap Indonesia juga meninggi. Beberapa ‘international rating agencies’, antara lain S&P telah menaikkan peringkat Indonesia menjadi B+ pada April 2005 dari semula B pada Oktober 2004, sedangkan Fitch telah memperbaiki peringkat nilai rupiah menjadi BB- pada April 2005 dari semula B+ pada Oktober 2004. Terakhir, angka stok indeks pada minggu kedua Agustus sebesar 1.153,969 dengan volume perdagangan sebesar 1,25 milyar dan nilai 1,7 trilliun rupiah pada Bursa Saham Jakarta menunjukkan kepercayaan pasar yang luar biasa terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Februari 2005, Indonesia juga telah dikeluarkan dari daftar ‘non-cooperating countries’ bagi pemberantasan pencucian uang.

Di tengah-tengah upaya sungguh-sungguh kita membangun kembali bangsa dari keterpurukan ekonomi, Pemerintah RI juga telah bertekad bulat untuk memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan instansi-instansi terkait lainnya telah dan sedang menangani sejumlah kasus yang melibatkan tokoh-tokoh yang dulunya tidak tersentuh hukum. Masih terngiang di telinga kita ketika Presiden Yudhoyono mencanangkan gerakan anti-korupsi segera setelah terpilih sebagai pemimpin bangsa seraya berjanji secara pribadi akan memimpin gerakan tersebut, guna memenuhi rasa keadilan masyarakat yang memang telah lama merindukan Indonesia yang terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Oleh karena itu tidak mengherankan di bidang hukum dan keadilan sosial, pemerintah menetapkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama, bersama-sama dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran hak asasi manusia berat, pemberantasan penyelundupan, pembalakan hutan dan penangkapan ikan liar, serta penanggulangan kejahatan narkotika dan kejahatan jalanan.

Di bidang politik, pemerintah bertekad untuk memperkuat lembaga-lembaga politik, menciptakan proses politik yang semakin transparan dan bertanggung-jawab, mendorong partisipasi politik yang semakin luas, serta meneruskan proses reformasi di tubuh TNI/Polri, dan mendorong institusi-institusi negara lainnya untuk lebih professional serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis seperti yang terjadi di masa lampau.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah-air,

Kinerja pemerintah yang baru seumur jagung tersebut telah tampak membuahkan hasil dan diharapkan mampu memacu semangat bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki diri di tengah-tengah ketidak-pastian masa depan politik dan ekonomi global. Pertumbuhan pesat ekonomi China serta perkembangan politik di Saudi Arabia, Irak, dan Afghanistan terus dipantau secara seksama oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul, terutama jika dikaitkan dengan ketidak-pastian harga minyak dunia akhir-akhir ini. 

Perang melawan terorisme yang masih menggunakan pendekatan simptomatik seraya mengabaikan penanganan akar penyebabnya, diperkirakan akan terus berlanjut sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Masyarakat dunia dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan situasi paska-Bom London dan Bom Madrid dimana segelintir ekstrimis yang mengatas-namakan Islam telah secara membabi-buta membunuh orang-orang yang tidak bersalah. 

Untuk itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghimbau seluruh komponen masyarakat Indonesia di Australia dan Vanuatu untuk sepenuhnya mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara bersahabat tersebut. 

Khusus bagi ummat Islam Indonesia, saya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan ajaran agama yang kita anut adalah wajib hukumnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kita menetap, terlepas dari apakah kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan tertentu dari pemerintah yang berkuasa di negara dimaksud.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah-air,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya secara singkat menyinggung perkembangan hubungan bilateral Indonesia – Australia. 

Hubungan bilateral kedua negara bertetangga semakin berkembang sebagai akibat tekad bulat Presiden Yudhoyono dan PM John Howard untuk memperat tali persahabatan. Kehadiran PM Howard dalam upacara pelantikan Presiden RI, Oktober 2004, merupakan suatu titik penting di dalam upaya meningkatkan rasa saling menghargai dan saling mempercayai diantara kedua bangsa. 

Bencana tsunami, Desember 2004, telah pula membuka peluang bagi Australia untuk membuktikan dirinya sebagai mitra sejati Indonesia di dalam menghadapi kesulitan setelah berhasil secara bersama mengatasi ancaman kejahatan lintas batas, terutama, pencucian uang, terorisme dan migran gelap. 

Kunjungan historik Presiden Yudhoyono, April 2005, kembali menegaskan arti strategis kemitraan Indonesia dan Australia. Pada kesempatan tersebut kedua pemimpin menanda-tangani kesepakatan prinsip untuk menciptakan suatu ‘strategic partnership’ antara Indonesia dan Australia yang akan dipergunakan sebagai pedoman di dalam memandu hubungan Indonesia – Australia di masa mendatang di tengah-tengah ketidak-pastian situasi politik dan ekonomi global. Kesepakatan untuk merundingkan ‘strategic partnership’ tersebut dilandasi oleh kepercayaan bahwa tidak akan tercipta perdamaian dan kesejahteraan di kawasan tanpa kerjasama erat antara Indonesia dan Australia. 

Keyakinan itu pula yang mendorong Indonesia untuk mendukung sepenuhnya partisipasi dan integrasi Australia ke dalam jejaring kerja kawasan, termasuk dalam East Asia Summit yang akan diselenggarakan tahun ini di Malaysia. Penanda-tanganan ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sungguh melegakan, karena telah menghapuskan keragu-raguan negara-negara ASEAN atas konsep ‘pre-emptive strikes’ yang dianut oleh Pemerintah Australia.

Perdagangan barang kedua negara juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 2004 Indonesia menikmati surplus perdagangan barang sekitar US$463 ribu, dengan ekspor Indonesia ke Australia sekitar US$3.7 milyar, sedangkan impor Indonesia dari Australia sebesar US $3.2 milyar. Sementara itu total investasi Australia di Indonesia pada tahun 2004 sebesar US$ 481.2 juta menunjukkan peningkatan yang hampir empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 129 juta. Bagi Indonesia, Australia adalah investor ketujuh terbesar dengan nilai keseluruhan sekitar US$4 milyar.

Di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah kedua negara terus membina hubungan dan kerjasama. Serangkaian kegiatan yang bersifat ‘confidence-building measures’, diselenggarakan, antara lain: tukar-menukar para perwira angkatan bersenjata kedua-belah pihak; saling kunjung para pejabat tinggi militer dari seluruh matra; latihan bersama antar-matra: serta kerjasama antara institusi kepolisian kedua negara dalam menanggulangi terorisme. Perbaikan dan peningkatan hubungan kedua angkatan bersenjata ditandai oleh kunjungan Panglima TNI ke Australia, 30 Juni – 1 Juli 2005, yang didahului oleh kunjungan Panglima Australian Defence Force ke Banda Aceh dan Jakarta.

Hubungan kedua negara pada tingkat ‘grass-root’ di bidang pendidikan dan pariwisata tidak kalah pentingnya. Sekitar 25.000 siswa dan mahasiswa Indonesia saat ini sedang menuntut ilmu di Australia dan setidak-tidaknya turut memberikan kontribusi sekitar A$750 juta/tahun kepada perekonomian Australia. Sementara sekitar 250.000 siswa dan mahasiswa Australia saat ini mempelajari bahasa Indonesia, beberapa diantaranya berada di tengah-tengah kita pagi ini. Patut dicatat bahwa mulai tahun 2005 Pemerintah Australia akan meningkatkan bantuan jumlah beasiswa menjadi 600 pelajar Indonesia. 

Meskipun Pemerintah Australia masih mempertahankan ‘travel warnings’ yang menganjurkan warga-negaranya untuk menangguhkan ’non-essential travels’ ke Indonesia, hal tersebut tidak menghalangi lebih dari 310 ribu masyarakat Australia pada tahun 2004 untuk datang berkunjung ke Indonesia. Terjadi peningkatan sekitar 90% dibanding tahun 2003 yang lalu.

Hal tersebut konsisten dengan keyakinan saya pribadi yang menganggap bahwa melakukan perjalanan wisata di kehidupan yang setiap hari semakin kompetitif ini adalah esensial, untuk menyembuhkan keletihan mental dan mengembalikan semangat kerja. 

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Kita patut bergembira bahwa hubungan bilateral Indonesia – Vanuatu juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Berkat upaya-upaya berkesinambungan dan konsisten KBRI Canberra di dalam mengukuhkan tali persahabatan, Pemerintah dan rakyat Vanuatu secara bertahap menyadari bahwa isyu separatisme di Papua seyogyanya tidak menghalangi kedua negara menjalin tali kerjasama di seluruh bidang.

Kunjungan Menteri Luar Negeri dan Presiden Vanuatu secara berturut-turut ke Indonesia (2004) telah mampu menghilangkan rasa curiga negara Pasifik tersebut terhadap itikad baik Indonesia. Misi kebudayaan yang dilancarkan oleh KBRI Canberra beberapa waktu yang lalu juga mendapat sambutan hangat serta dihadiri hampir oleh seluruh jajaran Pemerintah Vanuatu, terutama Presiden Mataskelekele dan Perdana Menteri Ham Lini. 

Dewasa ini, ruang gerak para pendukung pemberontak Papua juga semakin mengecil di Vanuatu dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama upaya-upaya mereka untuk membakar sentimen dan solidaritas Melanesia untuk mencapai tujuan hina mereka akan pudar, mengingat Indonesia juga memiliki populasi ras Melanesia yang secara kuantitatif jauh melampaui jumlah penduduk negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik.

Dibandingkan dengan potensi yang dimiliki masing-masing negara, volume perdagangan Indonesia – Vanuatu masih relatif kecil, sekitar US$ tujuh juta. Untuk itu, Pemerintah RI bertekad untuk menjajaki peluang-peluang bisnis yang ada dan berupaya memperkuat penetrasi produk-produk Indonesia di pasar Vanuatu dan negara-negara sekitarnya.

          Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, ijinkanlah saya menyinggung secara singkat tentang keputusan Premerintah RI untuk memberikan penghargaan kepada para personil Australian Defence Force (ADF) yang telah mengorbankan jiwa-raga mereka dalam operasi kemanusiaan di Pulau Nias. Seperti diketahui, sembilan personil ADF telah mengorbankan jiwa mereka untuk operasi kemanusiaan di Nias dan dua lainnya yaitu: Leading Seaman Shane Robert Warburton dan Corporal Scott Andrew Nichols, mengalami luka-luka cukup parah. 

Ladies and gentlemen, 

Distinguished guests,

A few minutes ago, following the instruction of President Susilo Bambang Yudhoyono, I have had the honor to bestow upon Leading Seaman Shane Robert Warburton dan Corporal Scott Andrew Nichols of the Australian Defence Force (ADF), the Medal of Honor ‘Satya Lancana Kebaktian Sosial’   for outstanding services they have rendered to those who had been severely affected by the recent earthquake in Nias.  

We also continuously mourn the untimely demise of the other nine outstanding Australian men and women in uniform during the same operation whose family members had been personally consoled by President Susilo Bambang Yudhoyono and also accorded the same Medal of Honor by the Indonesian government. 

This incident – tragic as it is – has yet served as a strong reminder that in time of need Australians have always come to our rescue.

We will forever be grateful for the act of compassion that ADF have shown to our people. I would humbly ask Deputy Chief of Navy Rear Admiral Max Hancock and Air Vice Marshall Tony Austin representing Deputy Chief of Royal Australian Air Force to once again convey our sincere gratitude to the Australian Commander of Defence Force Air Marshall Angus Huston for the ADF’s priceless contribution in helping us overcome the devastating impacts caused by the natural disasters that recently hit Indonesia.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menghimbau segenap anggota masyarakat Indonesia umumnya dan para staf KBRI Canberra pada khususnya, untuk terus bahu-membahu membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini.

Perbedaan     agama, suku, ras dan golongan tidak harus mencegah kita bekerja bersama untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Sumber-daya dan dana Pemerintah RI masih sangat terbatas, sehingga tanpa bantuan seluruh komponen bangsa akan sulit untuk mencapai kemajuan berarti.

Di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan sumber dana tersebut serta setelah secara gigih memperjuangkannya ke Jakarta dalam kurun waktu setahun terakhir, dengan bangga saya mengumumkan sebagai ‘hadiah perpisahan’ bahwa Pemerintah RI telah setuju untuk memberikan tunjangan kemahalan sebesar 14% bagi kita semua. Sungguh tidak besar, apalagi penghasilan para staf KBRI Canberra tidak pernah mengalami kenaikan setidak-tidaknya 15 tahun terakhir di tengah-tengah kenaikan biaya hidup yang tidak terkendali, inflasi dan fluktuasi nilai dolar Australia terhadap rupiah.

Terimalah kenaikan sederhana itu dengan rasa syukur dan rasa suka-cita.

Sebaliknya, saya menuntut agar seluruh staf Perwakilan RI se-Australia meningkatkan semangat pengabdian mereka kepada bangsa dan negara, terutama dalam melayani anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Ijinkanlah saya menutup sambutan ini dengan menyerukan: ‘Dirgahayu Republik Indonesia, Sekali Merdeka Tetap Merdeka’. 

Wassalamu’alaikum warrahmatulahi wabarrakatuh.

Canberra, 17 Agustus 2005

  Imron Cotan

Duta Besar LBBP-RI

Media inquiries : contact the Information Officer of the Embassy at + 612 62508642