KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600
AUSTRALIA
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
PRESS
RELEASE
No. 63/PR/IX/2004
INDONESIA BERHAK JADI ANGGOTA
TETAP DEWAN KEAMANAN
Di tengah perdebatan tentang perluasan
keanggotaan dan komposisi Dewan Keamanan PBB, Indonesia
mengatakan berhak atas keanggotaan tetap Dewan. "Sebagai
demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, negara dengan jumlah
penduduk terbesar ke-empat, bangsa dengan jumlah penduduk
Muslim terbesar, negara yang memiliki keanekaragaman
yang luar biasa, dan sebagai negara anggota yang memiliki
jejak rekam sangat baik dalam berpartisipasi pada berbagai
inisiatif perdamaian PBB, Indonesia memiliki konstituen
global yang penting di Dewan Keamanan", kata Dr.
Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia, di hadapan
Sidang Majelis Umum PBB ke-59 di New York, Senin pagi,
27 September 2004.
Dr. Wirajuda melanjutkan dengan menambahkan
alasan-alasan mengapa Indonesia berhak atas keanggotaan
di Dewan Keamanan. Indonesia telah berpartisipasi dalam
lebih dari 30 misi penjaga perdamaian, sejak tahun 1957
di Timur Tengah. Dewasa ini, pasukan dan pengamat militer
Indonesia sedang bertugas di misi-misi perdamaian di
Congo, Sierra Leone, Liberia, dan Georgia. Indonesia
sangat dikenal sebagai negara pendiri dan anggota yang
aktif di Gerakan Non-Blok, G-77, G-15, D-8 dan Organisasi
Konperensi Islam. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia
telah memberikan kontribusi kunci dalam penyelesaian
konflik terutama di Kamboja dan Filipina Selatan. Indonesia
terus membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan,
bersama anggota-anggota ASEAN dan negara-negara lainnya.
Reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
termasuk Dewan Keamanan harus dilakukan secara komprehensif,
dengan membuatnya lebih demokratis dalam hal prosedur
dan representasi agar lebih merefleksikan realitas geopolitik
dewasa ini. Indonesia akan merepresentasikan suara negara
berkembang yang bekerja keras tidak hanya untuk pembangunan
ekonomi tetapi juga untuk demokratisasi. Indonesia akan
merepresentasikan suara Islam moderat.
Klaim Indonesia ini dikemukakan tepat
satu minggu setelah pemilu langsung presiden dilaksanakan
pada tanggal 20 September, yang melibatkan 125 juta
pemilih dan 575 ribu TPS yang tersebar di sekitar 6
ribu pulau berpenghuni. Pemilu ini adalah kegiatan politik
yang ke-tiga yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu
6 bulan, setelah sebelumnya melaksanakan pemilu legislatif
dan pemilu presiden putaran pertama. Para pengamat internasional
telah memuji pemilu Indonesia sebagai damai, jujur,
dan demokratis.
Sukses Indonesia dalam melaksanakan
tiga pemilu itu merupakan titik puncak dari proses transisi
dari pemerintahan otoriter menjadi demokrasi sepenuhnya.
Dan sukses itu telah mengakhiri perdebatan tentang apakah
Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring.
Mengenai terorisme, meskipun terjadi
serangan di Jakarta pada tanggal 9 September yang baru
lalu, Indonesia tetap teguh pada komitmennya untuk melawan
terorisme. Indonesia juga tetap teguh pada keyakinannya
bahwa perjuangan melawan terorisme bisa kita menangkan.
"Tetapi koalisi global untuk mengalahkan terorisme
harus bersifat inklusif; harus bersifat multilateral
dan demokratis; harus memberdayakan kaum moderat dunia;
dan harus mengatasi akar permasalahan terorisme,"
kata Menteri Luar Negeri Indonesia.
Dr. Wirajuda juga tetap pada pendiriannya
bahwa tidak ada satu demokrasi yang aman tanpa jaminan
dari suatu lingkungan yang demokratis pada tingkat global.
Lingkungan yang demikian tidak bisa diciptakan dengan
tindakan unilateral. Sebaliknya, demokrasi pada tingkat
global hanya dapat dikembangkan dengan cara-cara demokratis
melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB. Jadi,
terdapat keperluan mendesak untuk memberdayakan PBB
agar dapat bekerja sebagai alat multilateral yang efektif.
PBB sendiri membutuhkan dukungan pada
tingkat regional. Dalam hal ini, ASEAN berusaha untuk
mengembangkan kemitraan yang kuat dengan PBB. Kemitraan
ini akan tumbuh subur ketika ASEAN berevolusi menjadi
satu Komunitas pada tahun 2020. Sebagai Komunitas Keamanan,
ASEAN akan sepenuhnya bertanggungjawab atas keamanan
dan stabilitas politiknya. Sebagai Komunitas Ekonomi
dan Sosial-budaya, ASEAN akan menjadi kekuatan bagi
pembangunan dan integrasi sosial di kawasan Asia Pasifik.
ASEAN sedang membuka jaringan kerja
ke segala arah: di kawasan Asia Pasifik, di Amerika
Latin, dan di Eropa. Juga, suatu kemitraan strategis
baru antara Asia dan Afrika akan segera terwujud dengan
Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Afrika pada bulan
April 2005. KTT itu akan menghormati satu tonggak bersejarah
dalam semangat hubungan internasional yang lebih seimbang
yaitu Konperensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung.
Indonesia memiliki visi bahwa jaringan
kerja organisasi-organisasi regional, dalam kemitraan
dengan PBB, akan menjadi bentuk akhir dari multilateralisme.
