KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600
AUSTRALIA

 


 

SIARAN PERS

PERKEMBANGAN EVALUASI PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DI
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KADARMIL - II, PERIODE 19 NOPEMBER 2003 - 18 APRIL 2004

Pendahuluan

Pelaksanaan Keppres No. 97 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatkan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan digelarnya Operasi Terpadu Tahap II, dapat dikatakan berhasil ditandai dengan mulai pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, meningkatnya jumlah pemerintahan tingkat kecamatan dan desa yang berfungsi, peningkatan keberanian masyarakat dalam melawan pemberontak GAM dan berjalannya sistem hukum.

Pelaksanaan Operasi Terpadu ini secara periodik dievaluasi dan kini telah memasuki tahap evaluasi ke-10 Kadarmil II. Tujuan evaluasi ini sebagai pertanggung jawaban Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) atas pelaksanaan operasi terpadu di Aceh dan sebagai bahan masukan bagi PDMD dalam merumuskan kebijaksanaannya dalam rangka penyelesaian konflik di Propinsi Aceh Nanggroe Darrusalam.


Situasi Umum

Meskipun GAM masih terus melakukan intimidasi, penculikan, perampasan, penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat terutama yang membantu TNI, sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali bekerja. Pemda NAD telah memperluas lapangan kerja secara bertahap dan terpadu, memenuhi kebutuhan sembako dengan harga yang relatif normal, dan memperbaiki sarana transportasi sehingga masyarakat sudah banyak menggunakan jalur darat untuk bepergian ke luar kota maupuan untuk jalur distribusi sembako. Untuk memperlancar pelaksanaan Operasi Pemulihan Ekonomi, pada tahun 2004 disediakan dana sejumlah lebih dari Rp. 833 milyar.

Jumlah para pengungsi di NAD juga sudah berkurang. Sampai dengan tanggal 18 April 2004, jumlah warga yang masih mengungsi tinggal 334 jiwa atau 92 kepala keluarga. TNI dan masyarakat juga telah melakukan rehabilitasi sejumlah 611 sekolah yang dibakar GAM, sehingga tinggal 3 sekolah yang menggunakan tenda.

Roda pemerintahan juga terus berjalan, ditandai dengan bertambahnya pemerintahan kecamatan dan desa yang berfungsi. Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berfungsi meningkat menjadi 224 kecamatan, yang kurang berfungsi menurun menjadi 4 kecamatan. Sementara itu di tingkat desa, sejumlah 5144 desa telah berfungsi, 777 desa kurang berfungsi, dan 25 desa tidak berfungsi. Untuk mendukung kinerja pemerintah, terdapat 97.788 Pegawai Negeri Sipil yang telah didata ulang.

Sejak pelaksanaan operasi terpadu periode ini, terdapat 53 orang anggota TNI/Polri yang gugur, sedangkan yang terluka tembak berjumlah 141 orang. Sementara itu terdapat 1.809 personel GAM yang telah dilumpuhkan dan sejumlah 503 senjata yang disita.

Polri telah menahan 2.041 orang yang dan 1.661 berkas telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Penanganan gangguan Kamtibmas dan tindak pidana yang telah dilakukan adalah sbb:

a. Perampasan SIM/STNK : 21 kasus
b. Pembakaran Bangunan : 163 buah
c. Pembakaran alat berat/mobil : 10 unit
d. Pembakaran Kapal Nelayan : 1 unit
e. Sweeping : 86 kasus
f. Penculikan : 266 orang
g. Peledakan bom : 45 kasus
h. Temu mayat : 630 orang

Dilaporkan pula bahwa Pemilu 2004 di NAD, telah berjalan dengan lancar dengan peroleh suara sbb:

1.
PNI Marhaenis
:
13.747
2.
PBSD
:
13.012
3.
PBB
:
111.612
4.
Partai Merdeka
:
88.517
5.
PPP
:
252.500
6.
PPDK
:
52.604
7.
PIB
:
25.604
8.
PNBK
:
25.428
9.
Partai Demokrat
:
112.062
10.
PKPI
:
83.440
11.
PPDI
:
23.566
12.
PPNUI
:
70.927
13.
PAN
:
223.312
14.
PKPB
:
40.411
15.
PKB
:
85.502
16.
PKS
:
135.987
17.
PBR
:
152.504
18.
PDIP
:
82.654
19.
PDS
:
16.744
20.
Partai Golkar
:
264.744
21.
Partai Patriot Pancasila
:
36.171
22.
PSP
:
26.242
23.
PPD
:
21.060
24.
Partai Pelopor
:
53.962

 

Canberra, 4 Mei 2004

 


Embassy of Indonesia, Canberra - Australia

 

Related Links:
:: 9 Maret 2004: Perkembangan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Terpadu di Propinsi NAD sampai Periode 18 Februari 2004