I. Pendahuluan

Sesuai perkembangan situasi dan kondisi di lapangan, Pemerintah RI telah menetapkan kebijakan untuk memperpanjang Keadaan Darurat Militer dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 2003 tanggal 16 November 2003 untuk memaksimalkan hasil operasi terpadu dengan menambah operasi Pemulihan Ekonomi dan penambahan anggota Badan Pelaksana Harian PMDN dan pembentukan Tim Monitoring Terpadu.

Sejak bulan pertama pelaksanaan operasi terpadu, situasi keamanan di Aceh semakin kondusif, sehingga mendorong pelaksanaan Operasi Kemanusiaan, Pemulihan Ekonomi, Penegakan Hukum dan Pemanapan Pemerintahan berjalan lebih lancar dan membuat kehidupan masyarakat semakin dinamis.

II. Pelaksanaan Operasi Terpadu

Operasi kemanusiaan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi sosial, penanganan pengungsi (jumlah pengungsi jauh menurun, dan sampai periode 18 Desember 2003 terdapat 5.363 jiwa atau 1.144 Kepala Keluarga), penyelamatan proses belajar mengajar (jumlah sekolah yang dibakar GAM adalah 609, rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dengan dana APBN secara permanen sebanyak 32 sekolah, bangunan sementara 565 sekolah dan menggunakan tenda sejumlah 12 sekolah), pelaksanaan syarikat Islam, dan pemberdayaan/penanganan GSBA-GAM yang menyerahkan diri dengan diberikan pembinaan.

Operasi Pemulihan Ekonomi dilakukan dengan pemenuhan sembako melalui jalur darat dan laut, penyiapan lapangan kerja yang berorientasi pada penanganan pengangguran (terdapat 330.351 pengangguran dan 1.703.897 rakyat miskin), pembangunan ekonomi dengan mengembangkan keunggulan komparatif untuk meningkatkan nilai tambah dan mendorong mobilitas ekonomi, pengupayaan kembali aliran listrik dengan mesin PLTD dan pemanfaatan turbin gas PT. Arun, serta dorongan terhadap perbankan agar aktif menumbuhkan perekonomian di Aceh.

Operasi Penegakan Hukum dilakukan dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelidikan yang dilakukan secara terus menerus, melakukan proses hukum terhadap anggota GAM dan terhadap prajurit TNI yang melanggar hukum (termasuk pengambilan tindakan hukum terhadap 9 anggota TNI dan 15 anggota Polri yang terbukti bersalah), pencegahan penyalahgunaan visa terhadap warga asing yang memasuki wilayah Propinsi NAD, dan pencegahah larinya tokoh dan anggota GBSA-GAM bekerja sama dengan Polda dan beberapa negara lain.

Operasi Pemantapan Pemerintahan dilakukan dengan penataan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Desa (181 kecamatan telah berfungsi secara normal dan 46 kecamatan belum sepenuhnya berfungsi, sejumlah 54 kecamatan belum mempunyai kantor, 32 kantor kecamatan rusak berat, 33 kantor rusak ringan. Sedangkan sejumlah 4.416 desa berfungsi normal, 1.268 desa mulai meningkatkan fungsinya, dan 263 desa belum berfungsi, sejumlah 3.690 desa belum ada kantor, 952 kantor desa rusak berat, dan 489 kantor desa rusak ringan), pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (sejumlah 18.444 orang dari Pemerintah Pusat, 7.129 orang dari Pemda NAD, dan 76.052 orang dari Kabupaten), penggantian KTP Merah Putih (telah mencapai jumlah 2.555.832 dari jumlah penduduk wajib KTP 2.658.262), peningkatan bela negara (dengan mensosialisasikan kewajiban WNI untuk mempertahankan NKRI, pembelaan terhadap NKRI dan menggiatkan Sistem Keamanan Lingkungan), dan mempersiapkan Pemilu 2004 (jumlah pemilih di Propinsi NAD lebih kurang 2,5 juta orang, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara 10.307).

Sedangkan Operasi Pemulihan Keamanan yang dilakukan meliputi operasi tempur, territorial, intelijen, informasi, yustisi, Laut, udara dan Imbangan.

III. Hasil Yang Dicapai

Secara umum pelaksanaan Operasi Terpadu Tahap II ini telah mengalami banyak kemajuan, peningkatan keterpaduan operasi dan hasil operasi cukup menggembirakan, yang meliputi:

Berjalannya program bantuan kemanusaiaan dan rehabilitasi sosial yang mencapai sasaran, terjadinya penurunan jumlah pengungsi, dibangunnya kembali berbagai gedung sekolah, mulai berjalannya proses belajar dan mengajar serta dilakukannya pembinaan terhadap GBSA-GAM yang menyerah.

Selain itu penyaluran sembako juga berjalan dengan baik, harga sembako yang dijual mulai terjangkau. Masyarakat juga telah terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka dan berani melakukan 'sweeping' terhadap anggota GBSA-GAM, dimulainya proses hukum bagi para anggota GBSA-GAM serta penyidikan terhadap pejabat yang diduga melakukan korupsi.

Roda pemerintahan juga sudah berjalan dengan baik dan jumlah pemerintahan desa yang tidak berfungsi semakin berkurang. Sedangkan mengenai operasi pemulihan keamanan telah berhasil merebut sebagian besar markas GAM, dan sekarang anggotanya banyak yang terjepit. Kualitas perlawanan masyarakat terhadap GAM juga meningkat dan kekuatan personil serta senjata GAM sudah berkurang.