|
No.14/PR/III/2003
INDONESIA
TOLAK ANCAMAN SERANGAN MILITER TERHADAP IRAK
-
Pemerintah
mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam perkembangan
terakhir masalah krisis Irak. Mengantisipasi kemungkinan
pecahnya perang, Pemerintah Indonesia telah menutup untuk
sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad,
Irak. Duta Besar Republik Indonesia untuk Irak bersama rombongan
terakhir, yang terdiri dari staf KBRI dan mahasiswa, telah
meninggalkan Irak pada tanggal 17 Maret 2003 menuju Damaskus,
Suriah dan Amman, Yordania. Saat ini masih terdapat 2 mahasiswa
Indonesia yang atas pilihannya sendiri tetap tinggal di
Irak, walaupun Dubes RI telah membujuk mereka untuk bersama-sama
dengan warga Indonesia yang lain meninggalkan Irak. Untuk
sementara Dubes RI beserta staf akan memantau perkembangan
situasi di Irak dari KBRI Damaskus.
-
Sebelumnya,
sejak 18 Januari 2003 Pemerintah telah melakukan tiga tahap
evakuasi terhadap WNI di Irak yang semuanya berjumlah 83
orang. Langkah ini merupakan bagian dari antisipasi kemungkinan
terburuk dari krisis Irak. Sebagaimana diketahui Pemerintah
telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi
Irak (TNPDSI) dengan tugas melakukan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dalam rangka memberikan
perlindungan dan keselamatan WNI di Irak dan sekitarnya.
Tim yang dipimpin mantan Panglima TNI Widodo AS ini telah
melakukan serangkaian kunjungan ke 8 negara-negara di sekitar
Irak tanggal 13 Pebruari - 4 Maret dimana terdapat sekitar
50 ribu warga negara Indonesia. Dari negara-negara yang
dikunjungi telah didapat jaminan dari pemerintah setempat
untuk memberikan fasilitas dan kemudahan pengurusan dokumen
bagi WNI yang kemungkinan dievakuasi ke wilayah negara-negara
tersebut.
-
Pemerintah
Republik Indonesia telah secara konsisten menekankan posisi
prinsip yang menolak tindakan militer secara sepihak terhadap
Irak. Indonesia berkeyakinan bahwa upaya-upaya diplomasi
perlu lebih diperkuat lagi untuk mengatasi krisis Irak melalui
mekanisme Dewan Keamanan PBB. Disamping upaya-upaya diplomatik
baik bilateral, regional maupun multilateral global, Pemerintah
juga telah membangun semangat kemitraan dengan para tokoh
lintas agama dan berbagai lapisan masyarakat lainnya di
Indonesia guna menentang terjadinya perang dan menekankan
perlunya peran PBB dalam menyelesaikan masalah Irak. Secara
khusus Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi kunjungan
delegasi tokoh lintas agama tersebut ke Australia, Vatikan
dan Belgia (Uni Eropa) guna menyampaikan keprihatinan umat
beragama, khususnya di Indonesia, terhadap kemungkinan perang
yang merupakan ancaman terhadap perdamaian umat manusia.
-
Pemerintah
Indonesia memahami dan sependapat dengan sentimen dan simpati
berbagai komponen masyarakat Indonesia yang menolak perang.
Pemerintah percaya bahwa reaksi dan rasa simpati tersebut
dapat diwujudkan dengan cara-cara yang demokratis dan dalam
kerangka ketertiban umum.
Jakarta,
18 Maret 2003
|