|
SIARAN PERS
DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5 AGUSTUS 2008
Menkeu Sri Mulyani Jelaskan
Tantangan dan Kemajuan Reformasi Struktural
Ekonomi Nasional pada Pertemuan Menteri-menteri
APEC untuk Reformasi Struktural
Melbourne, 5 Agustus 2008 – Hari ini Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengikuti
penutupan pertemuan “APEC Ministerial Meeting on
Structural Reform (APEC-MMSR)” yang
diselenggarakan pada tanggal 3-5 Agustus 2008 di
Melbourne, Australia. Acara itu dihadiri oleh 17
menteri dan puluhan pejabat senior dari 21
anggota APEC, Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB),
Sekjen OECD dan sejumlah pengusaha utama
mancanegara yang tergabung dalam APEC Business
Advisory Council (ABAC). Pertemuan 3 hari itu
merupakan pertemuan pertama Menteri-menteri yang
berkaitan dengan reformasi struktural di
masing-masing anggota APEC sebagai tindak lanjut
kesepakatan para pemimpin APEC pada pertemuan
mereka di Sydney bulan September 2007.
Tujuan MMSR adalah membahas kemajuan dan
tantangan masing-masing anggota APEC dalam
mengimplementasikan reformasi struktural di
bidang ekonomi, dan menyepakati agenda ke depan
untuk APEC di bidang ini. Isu-isu pokok yang
dibahas adalah 1) Tantangan politis yang
dihadapi dalam mengimplementasikan reformasi
struktural, 2) Dialog dengan bisnis mengenai
reformasi stuktural, 3) Bagaimana reformasi
regulasi mendorong reformasi struktural dan 4)
Langkah-langkah ke depan.
Pada pertemuan itu Menkeu Sri Mulyani menjadi
pembicara utama pada sesi ke-4 tentang
langkah-langkah ke depan, dan menyampaikan
pandangannya pada 3 sesi lainnya. Sebagai
pembicara pada sesi ke-4, Sri Mulyani
menjelaskan sejumlah reformasi struktural yang
telah dijalankan di Departemen Keuangan selama
ini, terutama berkaitan dengan perbaikan Tata
Kelola Sektor Publik (Public Sector Governance).
Dia menjelaskan bahwa fokus yang terus-menerus
terhadap perbaikan tata kelola dan transparansi
sangat penting dalam membangun legitimasi
institusi publik di Indonesia dan pelayanan yang
dilakukan oleh institusi itu. Pada gilirannya
legitimasi itulah yang akan mampu membangun
dukungan terhadap reformasi yang berkelanjutan.
Sri Mulyani selanjutnya menjelaskan bahwa
kebutuhan membangun kembali kepercayaan publik
terhadap institusi di Indonesia menjadikan isu
public sector governance sebagai prioritas kunci
Departemen Keuangan. Secara khusus dijelaskannya
bahwa fokus utama adalah pada reformasi
birokrasi yang diarahkan kepada pembentukan
profesionalisme dan akuntabilitas pegawai negeri
sipil.
Pada bagian lain Menkeu juga menjelaskan bahwa
Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup
panjang dalam reformasi struktural sejak krisis
keuangan Asia pada akhir 1990-an. Pada awalnya
reformasi didukung oleh International Monetary
Fund (IMF) yang tidak dapat dilanjutkan karena
kurang memberikan peluang bagi rasa memiliki
bagi pihak-pihak di Indonesia. Saat ini
Indonesia sudah mencapai tahap dimana reformasi
struktural yang dilakukan berdasarkan
kepentingan dan prioritas nasional sendiri,
seperti yang tercermin dalam Inpres 5 tahun 2008
tentang Fokus Program Ekonomi. Hal ini
memberikan rasa memiliki yang tinggi dari
instansi pemerintah dan para pemangku
kepentingan. Tantangannya ke depan adalah
langkah-langkah yang disusun dan dilaksanakan
sendiri oleh Indonesia itu dapat menghasilkan
keluaran yang terbaik (best practice) secara
internasional. Di sinilah tukar pikiran,
pengalaman dan kerjasama antara anggota APEC
dapat memberikan peran untuk meningkatkan
kualitas reformasi yang dijalankan Indonesia.
Untuk langkah kerjasama APEC ke depan, Sri
Mulyani menyarankan agar APEC dapat merumuskan
modalitas yang tepat bagi kerjasama di bidang
reformasi struktural ini. Utamanya adalah
meningkatkan kerjasama teknis dan bantuan bagi
anggota negara-negara berkembang yang masih
belum memiliki institusi yang kuat, seperti
halnya Indonesia. Menkeu berulang-kali
mengingatkan peserta pertemuan akan pentingnya
pembangunan institusi dan kapasitas sebagai
prasyarat bagi keberhasilan reformasi struktural.
Selain itu, Menjeu juga mengingatkan bahwa
bantuan dan kerjasama itu harus benar-benar
memperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi dan
budaya masing-masing negara, sehingga tidak
dipaksakan untuk sekedar meniru atau mencangkok
model yang diterapkan di negara-negara lain yang
belum tentu sama kondisinya. Tidak ada reformasi
yang one size fits all.
Pertemuan-pertemuan Bilateral
Di sela-sela pertemuan APEC
itu, Menkeu juga berkesempatan melaksanakan
serangkaian pertemuan bilateral, antara lain
dengan Menteri Keuangan (Treasurer) Australia
Wayne Swan, Presiden ADB Haruhiko Kuroda dan
Menteri Muda Keuangan Kanada Ted Menzies.
Pertemuan-pertemuan itu banyak membicarakan
perkembangan perekonomian global, khususnya
berkaitan dengan kelesuan ekonomi di AS serta
membumbungnya harga komoditas pertanian dan
energi dunia. Menkeu menjelaskan bahwa
harga minyak dunia yang tinggi telah mendorong
Pemerintah RI mengurangi subsidi BBM pada bulan
Mei 2008, yang menyebabkan inflasi meningkat
untuk sementara waktu. Namun perkembangan itu
diharapkan tidak akan berlangsung lama dan
inflasi akan kembali ke tingkat yang wajar dalam
waktu dekat.
Selain dampak inflasi yang sementara itu,
ekonomi Indonesia secara relatif tidak terlalu
terimbas dampak negatif melesunya perekonomian
dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
diperkirakan akan tetap kuat bertahan di atas 6%
pada tahun ini dan tahun depan. Bahkan jika
program-program pengentasan kemiskinan dapat
terus diimplementasikan dengan baik, maka
diharapkan jumlah penduduk miskin akan berkurang
drastis pada tahun 2009 dan 2010.
Menkeu juga telah bertukar-pikiran dengan Tim
Pemerintah Australia yang mengelola kebijakan,
perpajakan dan royalti sektor pertambangan. Hal
ini diperlukan dalam rangka memahami sistem
perpajakan, royalti, kebijakan energi dan
perubahan iklim yang dilaksanakan Pemerintah
Australia, sebagai masukan bagi Pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan
perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait
dengan sektor pertambangan.
Dialog dengan Masyarakat Indonesia dan Jumpa
Pers
Pada hari Minggu, 3 Agustus 2008 Menkeu Sri
Mulyani berkesempatan berdialog dengan
masyarakat Indonesia di Melbourne dan sekitarnya.
Pada pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 100
orang anggota masyarakat itu, Menkeu menjelaskan
berbagai perkembangan ekonomi di Indonesia.
Dalam setiap perjalanan tugasnya di dalam dan
luar negeri, Menkeu menjelaskan bahwa dia harus
menyempatkan diri menyampaikan “laporan
akuntabilitas kepada konstituen” yang adalah
masyarakat Indonesia secara luas. Oleh karena
itu, dia menyambut baik kesempatan dialog
tersebut yang dilaksanakan dengan sangat terbuka.
Pada kesempatan lain, Menkeu juga telah
diwawancara oleh sejumlah media massa Australia
dan mancanegara antara lain The Age dan Radio
Australia.
Canberra,
05
August 2008
|
