|
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA KETERANGAN
PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2006
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
Salam
sejahtera bagi kita semua,
Saudara
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang
terhormat,
Saudara
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga
Negara,
Yang
Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Badan-badan
dan Organisasi Internasional,
Hadirin
yang saya muliakan,
Saudara-saudara
se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Marilah
kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk
menyampaikan pidato kenegaraan dan Keterangan Pemerintah
atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran
2007, beserta Nota Keuangannya.
Besok, Insya Allah, kita akan memperingati detik-detik
Proklamasi Kemerdekaan negara kita yang ke-61. Marilah
kita sejenak menundukkan kepala, untuk memanjatkan puji
dan syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas nikmat kemerdekaan yang telah kita
peroleh. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jua, selama
61 tahun ini, bangsa dan negara kita tetap tegak berdiri.
Segala cobaan dan ujian, yang datang silih berganti selama
61 tahun ini, telah menempa ketangguhan dan keuletan kita
sebagai bangsa, untuk terus berjuang mencapai cita-cita
luhur dan mulia.
Sebagai
refleksi kesejarahan di hari yang membahagiakan ini, kita
semua patut menyampaikan rasa terima kasih dan
penghormatan yang setinggi-tingginya, kepada semua pejuang
dan pahlawan bangsa, yang telah mendharmabaktikan
hidupnya, bahkan jiwa dan raganya, untuk mencapai,
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ungkapan rasa
hormat yang dalam, saya sampaikan pula kepada para
Presiden pendahulu saya, yang kepemimpinannya kini saya
lanjutkan, yakni Dr. Ir. Soekarno,
Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. B.J. Habibie, KH
Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarnoputri, atas
dharma bhakti dan sumbangsih beliau-beliau semua, dalam
memimpin bangsa dan negara, sehingga kita sampai kepada
tingkat kemajuan sekarang ini. Ungkapan serupa saya
sampaikan pula kepada para Perdana Menteri Republik
Indonesia --- sejak PM Sutan Sjahrir hingga PM Djuanda ---
yang telah memimpin pemerintahan negara kita,
selama kita menerapkan sistem pemerintahan parlementer di
masa yang lalu.
Peringatan detik-detik proklamasi
kemerdekaan tahun ini, kita laksanakan dalam paduan
perasaan, kebahagiaan dan keprihatinan. Masih segar dalam
ingatan kita, bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda
Aceh dan Kepulauan Nias, akhir Desember 2004. Bencana
serupa, walau dengan skala lebih kecil, kembali melanda
pantai selatan Pulau Jawa. Sebelumnya bencana gempa juga
melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara bencana yang
lebih kecil juga terjadi di berbagai daerah di Tanah Air.
Negeri kita memang terletak di kawasan yang rawan
bencana. Namun keadaan ini, haruslah membuat bangsa kita
menjadi lebih tegar, lebih tangguh dan senantiasa siap
sedia menghadapi setiap tantangan dan masalah. Ketegaran
dan ketangguhan itu, akan menjadi modal yang sangat
penting dalam kita berjuang membangun bangsa dan negara,
menuju keadaan yang lebih baik.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Tidak ada suatu bangsa yang menjadi bangsa yang jaya,
tanpa ujian. Upaya memecah-belah persatuan bangsa telah
beberapa kali terjadi, namun semua itu berhasil kita
atasi. Krisis demi krisis telah datang silih berganti
dalam perjalanan sejarah kita, namun semua itu dapat kita
selesaikan. Kita
meyakini, bahwa susunan dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah
pilihan tepat dan final. Atas ketetapan dan pilihan kita
itu, kita harus terus membangun
negara, menuju keadaan yang aman dan damai,
adil dan demokratis, serta sejahtera, yang menjadi
cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa kita.
Kemiskinan dan keterbelakangan harus kita perangi.
Konflik dan permusuhan harus kita akhiri. Keadilan dan
kesejahteraan harus terus kita tingkatkan.
Rasa aman dan damai harus kita mantapkan. Kita
patut bersyukur, bahwa dalam setahun belakangan ini,
ancaman dan gangguan keamanan di berbagai wilayah telah
mereda. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang
pernah dilanda konflik seperti di Poso, Maluku dan Maluku
Utara, kini telah menikmati hidup yang jauh lebih aman dan
damai. Begitu pula di daerah-daerah lain.
Dalam pidato kenegaraan tahun yang lalu, secara khusus
saya telah menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh
Pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua.
Alhamdulillah, dalam setahun ini, kita telah mencapai
banyak kemajuan yang mengandung harapan. Situasi keamanan
dan perdamaian di Aceh telah tercipta. Belum lama ini,
saya telah mensahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh,
untuk memenuhi harapan seluruh rakyat di daerah itu. Saya
berpesan kepada semua pihak, terimalah undang-undang ini
dengan baik, sebagai landasan untuk membangun masa depan
Aceh yang lebih sejahtera. Melalui proses pembahasan yang
demokratis dan transparan, Pemerintah dan DPR RI telah
bekerja keras untuk melahirkan Undang-Undang
tersebut.
Kita juga telah mencatat banyak kemajuan dalam
menciptakan suasana yang lebih baik di Papua.
Pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan
persuasif dalam menangani berbagai masalah di daerah itu.
Kita bersyukur, bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah
di Papua, telah dapat berfungsi untuk melaksanakan otonomi
khusus, sebagaimana kita harapkan. Belum lama ini, proses
Pilkada di Papua ---dan juga di Irian Jaya Barat--- telah
berhasil dilaksanakan secara demokratis, aman dan damai.
Suasana yang kondusif ini, kita harapkan akan mendorong
percepatan pembangunan di daerah itu, sehingga rakyat di
Papua benar-benar dapat menikmati kemerdekaan, seperti
telah dinikmati oleh saudara-saudaranya di daerah lain.
Pemerintah dengan sungguh-sungguh memikirkan dan mengambil
langkah-langkah yang lebih kongkrit, untuk memajukan
kesejahteraan rakyat di Papua, terutama di bidang
kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar,
permukiman penduduk dan ketahanan pangan.
Pemerintah berupaya dengan penuh kesungguhan, untuk
memberikan kesempatan dan keseteraan kepada putra asli
Papua, untuk berkembang maju mengejar ketertinggalannya
dengan putra-putra daerah yang lain.
Saudara-saudara
para anggota Dewan yang terhormat,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Erat kaitannya dengan upaya kita bersama untuk
mempertahankan kedaulatan negara
dari setiap gangguan dan
ancaman, kita tidak punya pilihan lain, kecuali
membangun pertahanan kita. Kita bersyukur, bahwa sepanjang
sejarah berdirinya negara kita, TNI selalu siap sedia dan
berada di barisan terdepan dalam mempertahankan kedaulatan
negara. TNI kini tengah melakukan upaya untuk memperkuat
dan sekaligus meningkatkan kemampuannya, baik organisasi,
profesionalitas personil maupun persenjataannya. Upaya
untuk mengaktifkan kembali berbagai persenjataan yang
sebelum ini tidak dapat dioperasikan, karena kelangkaan
suku cadang, kini telah mengalami
banyak kemajuan. Kita juga mengambil
langkah-langkah untuk mengadakan alat-alat persenjataan
yang baru secara bertahap, sesuai kemampuan anggaran.
Kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat terus
kita tingkatkan, termasuk kerjasama dalam pembangunan
industri pertahanan. Kita ingin, agar ke depan kita mampu
memenuhi kebutuhan sendiri, dalam pengadaan berbagai alat
utama sistem senjata.
Kita tidak bermaksud untuk memperbesar kekuatan yang
sudah ada. Yang
hendak kita bangun adalah kekuatan esensial, yang kita
anggap cukup tangguh dan mampu untuk mengamankan seluruh
wilayah kedaulatan negara kita. Fokus perhatian pertahanan
kita, kita
arahkan untuk menjaga kawasan perbatasan laut dan darat,
terutama pulau-pulau terluar dan terdepan, termasuk
membangun pos-pos pengamanan TNI.
Di samping penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
militer, kita pun sungguh-sungguh memperhatikan
kesejahteraan prajurit, agar setiap saat siap dan mampu
menjalankan tugas membela bangsa dan negara. Kita
terus-menerus berupaya untuk menaikkan gaji, uang lauk
pauk, tunjangan hari tua, serta pengadaan dan perbaikan
perumahan bagi prajurit kita. Menjaga dan memelihara
kondisi aman dan damai di dalam negeri, tentulah bukan
semata-mata menjadi tugas aparatur pertahanan dan
keamanan, tetapi
menjadi kewajiban seluruh warga bangsa. Tanpa dukungan
seluruh rakyat, mustahil suasana aman, tertib dan damai
itu dapat kita ciptakan.
Kita patut bersyukur, bahwa
kemampuan POLRI dalam menangkal dan menanggulangi ancaman
keamanan dan ketertiban masyarakat,
telah jauh meningkat.
Setahap demi setahap, citra POLRI sebagai aparatur penegak
hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
semakin membaik. Namun demikian, POLRI akan terus
menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menanggulangi
berbagai bentuk dan jenis kejahatan. Kejahatan yang harus
diberantas itu, bukan saja yang bersifat trans-nasional
seperti kejahatan narkotika, terorisme, pencucian uang dan
perdagangan manusia, tetapi juga berbagai kejahatan
konvensional yang mengganggu ketenteraman masyarakat,
seperti pembuhunan, perjudian, penodongan, pencurian dan
perampokan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan program
peningkatan kemampuan profesionalitas POLRI dalam
menanggulangi setiap bentuk kejahatan, agar masyarakat
dapat menikmati rasa aman dan tenteram.
Kitapun mencatat banyak kemajuan dalam menanggulangi
aksi-aksi terorisme. Semua ini terjadi berkat kesigapan
aparatur keamanan, dukungan masyarakat dan peningkatan
kerjasama internasional. Saya menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh warga bangsa, yang telah mendukung penanggulangan
setiap ancaman aksi-aksi teror, yang telah mengancam
keselamatan jiwa dan hartabenda. Sepanjang tahun 2006 ini,
kita bersyukur, karena negara kita tidak mengalami
serangan terorisme. Namun demikian, situasi yang mulai
kondusif ini, jangan sampai membuat kita lengah dan kurang
waspada. Aparat kepolisian telah berhasil membongkar
jaringan dan
melumpuhkan kegiatan teror
Dr. Azahary. Namun, jaringan teroris yang dipimpin oleh
Nordin Mohammad Top ---- yang hingga kini belum tertangkap
--- masih terus melakukan kegiatan-kegiatannya. Aparatur
keamanan terus bekerja keras memberantas terorisme di
tanah air. Namun demikian, saya ingin menegaskan kembali
pendirian Pemerintah, bahwa upaya memerangi terorisme,
tetap berpegang teguh kepada asas-asas hukum dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberantasan
terorisme tidak ada kaitannya dengan agama atau identitas
tertentu, karena kenyataannya, di dunia ini, kejahatan dan
terorisme dilakukan oleh kelompok yang beragam agama dan
identitasnya.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Pembangunan bangsa dan negara kita, tidak mungkin
dilepaskan keterkaitannya dengan upaya untuk menciptakan
masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam rangka itulah,
kita bertekad untuk membangun
dan menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan memantapkan
konsolidasi demokrasi. Prioritas Pemerintah dalam
memberantas tindak pidana korupsi, sedikit banyaknya telah
membuahkan hasil. Dengan mempercepat pemberantasannya,
kini setahap demi setahap, mulai timbul budaya takut
melakukan korupsi. Momentum ini sangat penting untuk
dipelihara dan dipupuk, untuk mencegah timbulnya
kasus-kasus tindak pidana korupsi yang baru.
Selain memelihara momentum itu, Pemerintah juga terus
meningkatkan kemampuan aparatur penegak hukum untuk
menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah
terjadi. Pemerintah telah berhasil mewujudkan sinergi
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ----sebagai
badan independen yang berada di luar Pemerintah----dalam
menanggulangi korupsi. Berkaitan dengan penindakan
terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, saat ini
kita sama-sama dapat menyimak dan mengikuti proses hukum
berbagai kasus korupsi, yang telah dan sedang diadili oleh
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, maupun
oleh peradilan umum.
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tim Tas Tipikor) yang dibentuk pada awal tahun 2005, juga
telah melaksanakan langkah-langkah tegas dalam menangani
tindak pidana korupsi. Dalam menanggulangi berbagai kasus
korupsi, Pemerintah tetap bersikap tegas tanpa pandang
bulu. Tidak akan pernah ada istilah “tebang
pilih”dalam menindak pelaku korupsi, apalagi korupsi
berskala besar yang nyata-nyata telah merugian keuangan
negara dan menyengsarakan rakyat. Saya menyadari, bahwa
konsekuensi sikap tegas itu, telah menyebabkan rasa
kekhawatiran, dan bahkan rasa ketakutan yang berlebihan di
sebagian kalangan
pengambil keputusan dan aparatur pelaksana di lapangan.
Saya ingin menegaskan, bahwa kekhawatiran dan ketakutan
itu tidak perlu ada, sepanjang semua tindakan dilakukan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang
berlaku. Di
sisi lain, aparat penegak hukum wajib untuk bersikap
hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan,
agar jangan salah
bertindak. Kita
harus mencegah timbulnya fitnah, dan pencemaran nama baik
seseorang, yang dapat merendahkan harkat dan martabat
seseorang yang belum tentu bersalah. Saya juga telah
memerintahkan agar koordinasi penegakan hukum benar-benar
dilaksanakan secara baik, agar tidak terjadi pemeriksaan
terhadap kasus yang sama secara berulang-ulang oleh
berbagai instansi, sehingga mengganggu efektifitas bekerja
dan berusaha. Untuk memperkuat komitmen kita dalam
memberantas korupsi, dan dalam rangka meningkatkan citra
bangsa dan negara kita kepada dunia internasional, kita
telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi,
atau United Nations Convention Against Corruption. Kita
juga terus meningkatkan kerjasama regional dan
internasional dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
Upaya memerangi tindak pidana korupsi, tidak akan
berhasil tanpa langkah pencegahan, terutama pembenahan
birokrasi, dan perbaikan gaji aparatur birokrasi kita.
Langkah itu telah dan akan terus kita lakukan. Perbaikan
sistem birokrasi kita lakukan dengan lebih berorientasi
pada prestasi dan kinerja. Reformasi ini sejalan dengan
reformasi sistem pengelolaan keuangan negara, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Reformasi
birokrasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi
kelembagaan, organisasi, manajemen, dan sumberdaya
manusianya. Langkah ke arah itu telah dimulai dengan
menyusun tiga RUU, yaitu: (1) RUU tentang Pelayanan
Publik; (2) RUU tentang Administrasi Pemerintahan; dan (3)
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara. Ketiga RUU itu,
telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
dan segera akan diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas pada
tahun 2007 yang akan datang.
Persoalan lain
dalam penegakan
hukum yang terus menjadi perhatian Pemerintah,
adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta
obat-obat berbahaya, atau kejahatan narkoba. Kejahatan
narkoba tetap menjadi ancaman, bagi kelangsungan hidup
generasi bangsa di masa depan. Meskipun perang terhadap
kejahatan narkoba telah kita lakukan tanpa henti,
aksi-aksi kejahatan tersebut masih terus berkembang. Tahun
ini Kepolisian telah berhasil membongkar sejumlah pabrik
yang memproduksi narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya
dalam jumlah yang sangat besar.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara
se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, kita
telah berada dalam jalur pencapaian sasaran Millenium
Development Goals (MDGs) 2015. Kita telah berhasil
mengurangi tingkat kemiskinan dari 23,4 persen pada tahun
1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005 lalu. Namun
pencapaian sebesar 16 persen itu masih jauh dari sasaran
yang ingin kita capai. Penanggulangan kemiskinan tidak
hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi
juga kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung
perbaikan nasib rakyat miskin. Kita harus memastikan agar
pertumbuhan ekonomi yang kita kejar, dapat menjamin
terjadinya pengurangan kemiskinan. Akan sia-sia kita
membangun, kalau kita tidak mampu mengangkat rakyat kita
dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab itulah,
Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan
menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat
miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan,
meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan hidup.
Kita telah melaksanakan Subsidi Bantuan Tunai selama
satu tahun kepada 19,2 juta rumah tangga miskin. Program
yang kita laksanakan dalam waktu amat singkat itu, sebagai
langkah mengatasi kenaikan harga BBM tahun yang lalu,
telah berhasil mengurangi beban biaya hidup
kelompok termiskin kita. Tahun 2006 ini, Pemerintah juga
telah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk
pendidikan dasar sembilan tahun kepada 29,4 juta murid
setara SD, dan 10,5 juta bagi murid setara SMP yang
tergolong miskin. Pada jenjang pendidikan menengah atas
atau setara SMA, disediakan beasiswa kepada 698 ribu lebih
pelajar kepada pelajar miskin. Jumlah murid SD dan yang
setara adalah 41 juta orang. Sedangkan untuk tingkat
pendidikan menengah, kini berjumlah 6,4 juta orang. Jumlah
ini telah melampaui target yang ingin dicapai pada tahun
ajaran 2005/2006. Dengan demikian, terbengkalainya
kesempatan menempuh pendidikan, lebih-lebih bagi rakyat
miskin, setahap demi setahap telah dapat kita atasi.
Pemerintah telah dengan sungguh-sungguh mendorong dan
membuka kesempatan pendidikan bagi setiap anak di negeri
kita. Sementara itu, jumlah kabupaten/kota yang telah
berhasil menuntaskan program wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun, pada akhir tahun 2004/2005, telah mencapai
142 kabupaten/kota. Angka ini meningkat dari 77
kabupaten/kota pada akhir tahun 2003/2004.
Seiring dengan keinginan kuat dan kesungguhan
Pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan, sejalan
dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional, revitalisasi pendidikan terus
dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Dalam
konteks ini, kita wajib bersyukur bahwa pada bulan Agustus
tahun ini, para pelajar terbaik kita telah mampu meraih 28
medali emas dalam berbagai ajang kompetisi internasional
di bidang sains, matematika, seni dan olahraga. Di antara
mereka, terdapat seorang pelajar bernama Jonathan Pradana
Mailoa, yang berhasil meraih predikat The Absolute Winner
dalam Olimpiade Fisika Internasional 2006 di Singapura.
Keberhasilan ini telah mematahkan dominasi pelajar-pelajar
China, dan menyisihkan pesaing-pesaingnya dari Amerika
Serikat, Jerman dan Australia. Sementara Rudolf Surya
Bonay, seorang pelajar asal Papua, berhasil memenangkan
The First Step to Nobel Prize di bidang kimia.
Keberhasilan ini, hendaknya memantapkan keyakinan atas
kemampuan generasi muda kita, dan memacu kita semua untuk
bekerja keras lagi dalam meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia.
Sementara itu, pelayanan kesehatan dasar kepada rakyat
miskin dan mendekati miskin sampai dengan tahun 2005 telah
mencapai jumlah 60 juta jiwa. Pemerataan pelayanan
kesehatan, dilakukan dengan membangun Puskesmas pada
setiap kecamatan. Dalam penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana
pelayanan kesehatan dasar mencapai 80-100 persen. Untuk
membantu rakyat miskin, Pemerintah telah menurunkan harga
obat generik antara 30 sampai 50 persen pada bulan Mei
yang lalu. Pada bulan Agustus ini, Pemerintah kembali
menurunkan harga 1418 jenis obat generik antara 60 sampai
80 persen. Mulai tanggal 17 Agustus tahun ini, Pemerintah
akan mencantumkan labelisasi obat generik dan sekaligus
mencantumkan harganya
untuk dijual di pasaran. Dengan murahnya harga
obat, maka kita berharap, rakyat kita akan makin mampu
membelinya. Pencantuman harga juga merupakan upaya untuk
menjamin agar harga obat tidak dipermainkan oleh para
spekulan. Pemerintah akan terus berupaya, untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan, guna menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan kesehatan,
termasuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) juga
mulai diaktifkan kembali. Jumlah Posyandu yang telah
berhasil diaktifkan kembali, kini telah mencapai 42.221
unit di seluruh tanah air.
Saudara Pimpinan, para Anggota DPR dan hadirin yang
saya muliakan,
Izinkanlah saya, Saudara Ketua, untuk beralih
menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan pembangunan
ekonomi. Dalam dua tahun terakhir, kita menyaksikan
dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan
tantangan tidak ringan bagi pengelolaan ekonomi kita.
Kecenderungan harga minyak yang tinggi dan penerapan
kebijakan moneter ketat di sejumlah negara maju, terutama
di Amerika Serikat dan Uni Eropa, berpengaruh terhadap
perekonomian nasional. Koordinasi antara Bank Indonesia
dan Pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi
makro telah semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh
keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi, yang merupakan
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Stabilitas ekonomi yang terjaga telah meningkatkan
kepercayaan pelaku pasar, sebagaimana tercermin dalam
masuknya investasi portofolio, yang telah mendorong
perbaikan neraca pembayaran dan penguatan cadangan devisa
kita. Namun demikian, arus modal yang bersifat jangka
pendek harus dikelola dengan hati-hati dan bijaksana,
karena rentan terhadap perubahan sentimen yang dapat
menimbulkan gejolak perekonomian.
Pemerintah
dan Bank Indonesia akan terus berupaya untuk
menyempurnakan kebijakan, mekanisme, peraturan, instrumen,
serta kualitas institusi ekonomi dan industri keuangan,
seperti antara lain, tertuang dalam paket kebijakan
reformasi sektor keuangan. Langkah ini diperlukan, agar
perekonomian kita makin memiliki kelenturan dan daya
tahan, terhadap gejolak dan ketidak-pastian. Langkah ini
sejalan pula dengan upaya jangka menengah dan panjang
untuk meningkatkan investasi langsung, yang sangat penting
untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi
kemiskinan, serta memperkuat neraca modal dan cadangan
devisa kita. Setelah mempercepat pembayaran pinjaman
kepada IMF pada Juni tahun ini sebesar 3,8 milyar dollar
AS, posisi cadangan devisa kita diperkirakan mencapai
sekitar 43 miliar dolar AS pada akhir tahun 2006,
meningkat 24% dari posisi 34,7 miliar dolar AS tahun
2005.
Membaiknya kinerja neraca pembayaran, baik dari arus
barang dan jasa maupun arus modal, dan penguatan posisi
cadangan devisa kita dalam tahun 2006, telah memperkuat
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dengan
fluktuasi yang relatif terkendali. Meskipun demikian, kita
masih perlu terus mewaspadai kemungkinan terjadinya
pergerakan dinamis nilai tukar antar mata uang global,
sebagai akibat dari koreksi terhadap ketidakseimbangan
global. Stabilitas nilai tukar Rupiah, telah menunjang
upaya kita untuk menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih
rendah. Sampai dengan bulan Juli 2006, laju inflasi
mencapai sebesar 3,3 persen, jauh lebih rendah dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,09 persen.
Secara keseluruhan, sasaran inflasi sebesar 8 persen dalam
tahun 2006 diperkirakan akan dapat dicapai. Sejalan dengan
menurunnya tingkat inflasi, serta dengan tetap
memperhatikan perkembangan tingkat bunga internasional,
Bank Indonesia mulai menurunkan tingkat suku bunganya
secara hati-hati. Penurunan itu diharapkan akan mendorong
pertumbuhan investasi melalui perbaikan intermediasi
perbankan, pemulihan kepercayaan pasar, dan penurunan
biaya pinjaman. Penurunan inflasi dan suku bunga, juga
akan menurunkan beban biaya bunga obligasi dalam APBN.
Meskipun kinerja ekonomi makro menunjukkan perbaikan yang
signifikan, pemerintah sepenuhnya menyadari, bahwa upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai
tingkat yang diharapkan. Dimensi permasalahan yang
dihadapi memang sangat kompleks.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai angka 5,6%,
meskipun kita berharap dapat mencapai 6%. Kecenderungan
perlemahan ekonomi ini masih terjadi pada triwulan pertama
tahun ini, meskipun mulai kita lihat arah pembalikan yang
positif pada triwulan kedua. Pemerintah akan terus
menanggulangi perlemahan ekonomi ini melalui ekspansi
fiskal yang terukur, pelonggaran moneter yang berhati-hati
dari Bank Indonesia, serta pelaksanaan kebijakan
struktural, seperti paket kebijakan perbaikan iklim
investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan
reformasi sektor keuangan.
Pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I 2006 tercatat
sebesar 4,7 persen. Dalam triwulan kedua pertumbuhan
ekonomi menunjukkan gejala peningkatan dan tercatat
sebesar 5,2 persen, lebih tinggi dari yang diperkirakan
oleh banyak pihak. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi
semester I tahun 2006 mencapai hampir 5 persen. Perbaikan
pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua kita harapkan
sebagai pertanda awal dari konsolidasi dan perkuatan
kegiatan ekonomi yang akan makin mantap pada semester II
tahun 2006, sehingga terbangun fundamental yang lebih
kukuh bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun
berikutnya.
Seperti telah saya katakan sebelumnya, pengentasan
kemiskinan merupakan satu paket yang tidak terpisahkan
dengan upaya penciptaan lapangan kerja, yang menjadi fokus
utama dari kebijakan ekonomi pemerintah. Pemerintah telah
dan akan terus menyempurnakan dan mensinergikan program
penciptaan lapangan kerja, dengan berbagai program
strategis di bidang diversifikasi energi, pembangunan
infrastruktur perdesaan, serta program pembangunan
perumahan.
Tingkat
pengangguran telah mulai menurun dari 11,2% pada bulan
November tahun 2005
menjadi 10,4 persen pada awal tahun 2006. Penurunan
tingkat pengangguran ini baru pertama kali terjadi,
setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan.
Meskipun demikian, tingkat pengangguran itu tetap masih
tinggi dan berdampak negatif, baik dari segi ekonomi
maupun sosial. Penurunan pengangguran memang telah menjadi
komitmen kita bersama, dalam rangka memenuhi amanat
Undang-Undang Dasar. Kemampuan kita untuk mengurangi
tingkat pengangguran akan ditentukan oleh apakah kita
dapat merumuskan dan menyepakati kebijakan-kebijakan yang
tepat dan berkualitas, dan menjalankannya secara konsisten
dan tepat waktu, memanfaatkan segala momentum yang kita
miliki. Saya sungguh berharap, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah dapat membangun kerjasama yang makin sinergis
dan konstruktif untuk dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan
yang vital bagi perbaikan iklim investasi. Dengan
demikian, investasi akan tumbuh, dan makin terbuka pula
peningkatan kesempatan kerja. Berbagai Rancangan
Undang-undang yang akan dan sedang dibahas bersama DPR di
bidang investasi, perpajakan, kepabeanan, cukai, dan
lainnya, merupakan kunci bagi perbaikan kinerja ekonomi
kita. Saya berharap, Dewan dapat memberikan prioritas
pembahasan terhadap semua rancangan undang-undang ini,
agar segera dapat kita setujui bersama.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Tibalah saatnya sekarang, bagi saya, untuk
menyampaikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan
penyusunan RAPBN Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan
perkembangan lingkungan ekonomi domestik dan
internasional, serta tujuan nasional yang ingin kita
capai, saya mengusulkan kepada Dewan Rancangan APBN 2007,
dengan asumsi dasar sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi
6,3 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 8,5
persen, nilai tukar Rp 9.300 per dolar AS, harga minyak
US$ 65 per barel, dan lifting minyak sebesar 1 juta barel
per hari.
Program dan penganggarannya dalam RAPBN 2007 disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 yang
memiliki fokus pada Peningkatan Kesempatan Kerja dan
Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat. RKP 2007 menetapkan sembilan
prioritas program kerja yaitu: pertama, penanggulangan
kemiskinan. Kedua, peningkatan kesempatan kerja,
investasi, dan ekspor. Ketiga, revitalisasi pertanian,
perikanan, kehutanan, dan perdesaan. Keempat, peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kelima, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi,
dan reformasi birokrasi. Keenam, penguatan kemampuan
pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta
penyelesaian konflik. Ketujuh, Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias, dan
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta mitigasi
bencana. Kedelapan, percepatan pembangunan infrastruktur,
dan kesembilan, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah
terisolir.
Saudara
Ketua, Para Anggota Dewan dan Para hadirin yang saya
muliakan,
Kebijakan fiskal tahun 2007 disusun secara konsisten
dengan berbagai program dan prioritas kebijakan di atas.
Strategi kebijakan fiskal tetap dilaksanakan dalam dua
koridor utama, yakni, pertama, konsolidasi fiskal melalui
pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang tepat,
untuk menjaga keseimbangan antara penciptaan ruang bagi
kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan
kerja, namun masih dalam batas sumber pendanaan yang aman
dan berkelanjutan. Kedua, merumuskan strategi pembiayaan
anggaran, agar terjadi penurunan beban dan risiko utang
pemerintah yang seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal
itu, direncanakan dukungan belanja RAPBN 2007 sebagai
berikut:
Pertama, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,
pengeluran kesehatan akan ditingkatkan dari Rp 13,5
triliun dalam tahun 2006 menjadi Rp 15,1 triliun.
Peningkatan anggaran kesehatan sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas kesehatan, pelayanan dan pemerataan
pelayanan kesehatan. Dalam rangka mengatasi meningkatnya
penyebaran penyakit menular, khususnya flu burung, telah
dilakukan upaya surveilans aktif. Selain itu diperkuat
pula kemampuan laboratorium regional, penyediaan obat anti
virus, dan penyediaan alat pelindung diri.
Alokasi anggaran pendidikan juga mengalami peningkatan
signifikan. Dewasa ini pengeluaran pemerintah untuk
pendidikan ---dengan
menggunakan definisi yang luas--- telah mencapai 4,1
persen dari PDB. Dalam RAPBN 2007, pemerintah mengajukan
anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar
Rp 51,3 triliun, atau naik 18,5 persen dibandingkan APBN
2006 sebesar Rp 43,3 triliun. Pengeluaran itu, belum
termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
untuk bidang pendidikan serta anggaran kedinasan.
Pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh
untuk meningkatkan anggaran pendidikan, baik nominal
maupun rasionya terhadap belanja pemerintah pusat, guna
memenuhi amanat UU Sisdiknas.
Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT akan
dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat. Program BLT Bersyarat
ini akan dikaitkan dengan program pendidikan dan kesehatan
yang diharapkan akan diluncurkan pada awal tahun 2007, dan
diujicobakan di beberapa provinsi. Program ini akan
menggunakan anggaran Rp 4 triliun pada RAPBN 2007. RAPBN
2007 juga merencanakan pemberian dan penyaluran beras
dengan harga murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin
sebesar Rp 6,5 triliun.
Subsidi harga pupuk sebesar Rp 5,8 triliun, dan
Subsidi Pelayanan Publik (PSO) untuk BUMN yang menjalankan
tugas pemerintah di bidang pelayanan umum kepada
masyarakat.
Kedua, perbaikan iklim investasi. Dukungan APBN untuk
memperbaiki iklim investasi tersebar di beberapa program
reformasi kebijakan dan pelayanan publik. Reformasi di
bidang perpajakan dan kepabeanan mendapatkan dukungan dana
yang meningkat. Pelayanan kepada dunia usaha akan
diperbaiki melalui reformasi birokrasi dengan dana yang
cukup memadai. Alokasi dana ke daerah juga meningkat,
sehingga diharapkan berbagai macam pungutan di daerah oleh
Pemerintah daerah, akan berkurang.
Ketiga, pemerintah mengalokasikan belanja yang cukup
signifikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik
penunjang investasi. Pembangunan sarana dan prasarana
fisik diwujudkan dalam bentuk peningkatan untuk belanja
modal, yang akan dipergunakan untuk kegiatan investasi
sarana dan prasarana pembangunan.
Peningkatan itu, antara lain dalam bentuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta
modal fisik lainnya yang direncanakan sekitar Rp 66,1
triliun atau meningkat sebesar 4,9 persen dari pagu
anggaran tahun sebelumnya. Dalam rangka pembiayaan
infrastruktur melalui program kemitraan, seperti yang
telah saya singgung tadi, tahun 2006 ini telah disampaikan
kepada Dewan mengenai pembentukan Dana Pembangunan
Infrastruktur, yang bersama dengan partisipasi lembaga
internasional dan swasta, akan menjadi dana awal atau
katalis bagi percepatan pembangunan infrastruktur. Dana
itu, di samping untuk alokasi investasi, khususnya proyek
infrastruktur, juga akan dipergunakan untuk pembagian
risiko dengan investor swasta. Dalam RAPBN 2007,
Pemerintah mengusulkan alokasi pembiayaan sebesar Rp 2
triliun rupiah, sebagai tambahan dana pembagian risiko dan
modal pembiayaan investasi pemerintah tersebut.
Keempat, di bidang kebijakan energi, akan diarahkan
pemanfaatan sumber energi pengganti minyak bumi yang
berasal dari batubara,
air, gas, serta energi terbarukan khususnya biofuel yang
lebih murah, sehingga lebih terjangkau masyarakat.
Kebijakan ini akan memakan waktu, sehingga RAPBN 2007
masih tetap menyediakan subsidi BBM dan listrik.
Subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 68,6 triliun
dan subsidi listrik sebesar Rp 25,8 triliun. Penyediaan
subsidi yang cukup besar ini, dilakukan karena Pemerintah
menyadari dengan sungguh-sungguh daya beli masyarakat yang
belum kuat, akibat pengurangan subsidi BBM tahun yang
lalu. Proporsi penggunaan BBM di tahun 2007 sebagai energi
pembangkit listrik sudah mulai menurun, dan digantikan
oleh batubara dan gas. Tahun 2008 diharapkan alokasi
subsidi BBM dan listrik akan menurun drastis, karena
penggunaan gas untuk PLTG.
Di tahun 2009, seluruh pembangkit listrik di Pulau
Jawa diharapkan sudah dapat dipenuhi oleh pembangkit
non BBM. Untuk pengembangan energi biofuel,
pemerintah akan memanfaatkan alokasi belanja modal dari
berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung
program itu. Di samping itu, juga disediakan subsidi bunga
kredit usaha biofuel sebesar Rp 1 triliun.
Kelima,
sebagai bagian dari dukungan APBN terhadap program
reformasi birokrasi, akan dialokasikan kenaikan 23,3
persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007.
Dalam perhitungan belanja pegawai antara lain
ditampung: (i) peningkatan gaji pokok aparatur negara dan
pensiunan; (ii) pembayaran gaji dan pensiun bulan ketiga
belas; (iii) perbaikan tunjangan struktural dan beberapa
tunjangan fungsional; (iv) peningkatan tunjangan profesi
guru dan dosen; (v) anggaran gaji PNS pusat baru sekitar
50.000 orang yang sebagian besar berasal dari pegawai
honorer; (vi) kenaikan uang makan dan lauk pauk bagi
anggota TNI dan Polri sekitar 20 persen; serta (vii)
peningkatan iuran pemerintah untuk membantu perbaikan
pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan.
Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi
anggaran belanja untuk pembelian barang dan jasa, melalui
sistem tender dan pengadaan yang lebih transparan dan
kompetitif. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut
mengawasi pelaksanaan pengadaan proyek-proyek Pemerintah.
Kenaikan belanja barang direncanakan tidak lebih dari 31,3
persen. Anggaran belanja barang dan jasa ini akan
digunakan untuk: (i) meningkatkan fungsi pelayanan publik
setiap instansi pemerintah; (ii) meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan
dinas, dan pemeliharaan aset negara; serta (iii) mendukung
kelancaran kegiatan operasional pemerintahan, baik di
dalam negeri maupun kantor-kantor perwakilan RI di luar
negeri. Kenaikan anggaran belanja barang dalam negeri
antara lain digunakan untuk menampung rencana kenaikan
indeks biaya perjalanan dinas pada seluruh departemen atau
LPND.
Keenam,
untuk mitigasi bencana alam, mulai APBN-P Tahun 2006 dan
dalam RAPBN 2007 pemerintah mengajukan peningkatan alokasi
belanja untuk pembangunan sistem pendikteksian dini (early
warning system) bencana, masing-masing tambahan sebesar Rp
60 milyar untuk tahun 2006 dan Rp 150 milyar untuk tahun
2007. Dana alokasi pasca bencana melalui cadangan umum
adalah sebesar Rp 2 triliun di tahun 2007. Pada saat ini
sedang dibahas tambahan belanja penanggulangan bencana
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah serta daerah terkena bencana
lainnya. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
tsunami di daerah Aceh dan Nias akan terus dipantau sesuai
jadwal.
Di samping
terhadap keenam jenis belanja tadi, dalam RAPBN 2007
dialokasikan belanja Pemerintah Pusat untuk membayar bunga
utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri
yakni sebesar Rp 85,1 triliun. Dengan demikian, total
belanja pemerintah pusat untuk tahun 2007 adalah sebesar
Rp 496 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 16
persen dibanding APBN 2006.
Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,
RAPBN 2007 mengalokasikan belanja kepada Pemerintah
Daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi
masyarakat daerah sebesar Rp 250,5 triliun atau mengalami
kenaikan sebesar 13,8 persen dibandingkan tahun 2006. Dana
Alokasi Umum (DAU), yang merupakan instrumen untuk
mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah,
dialokasikan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam
negeri bersih. Seiring dengan peningkatan penerimaan dalam
negeri, maka alokasi DAU dalam tahun 2007 direncanakan
sebesar Rp 163,7 triliun atau meningkat 12,4 persen dari
alokasi DAU dalam tahun sebelumnya.
Sejalan dengan peningkatan alokasi DAU, alokasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) juga ditingkatkan. Untuk itu, alokasi
DAK dalam tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 14,4 triliun.
Jumlah ini berarti mengalami peningkatan 24,1 persen dari
alokasi DAK dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, alokasi
dana otonomi khusus dan penyesuaian dalam tahun 2007
direncanakan sebesar Rp 6,7 triliun. Dari jumlah dana
otonomi khusus itu, dana otonomi khusus murni untuk
Provinsi Papua direncanakan sebesar Rp 3,3 triliun atau
setara 2 (dua) persen dari alokasi DAU, yang penggunaannya
diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan
kesehatan. Di samping itu, guna memenuhi amanat Pasal 34
ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 kepada
Provinsi Papua juga disediakan dana tambahan dalam rangka
pembangunan infrastruktur sebesar Rp 800 milyar, yang
penggunaannya diperuntukkan bagi pembangunan prasarana
jalan dan perhubungan.
Untuk
memenuhi kebutuhan belanja, baik di tingkat pusat maupun
daerah, diperlukan sumber pendapatan yang berasal
dari perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta hibah.
Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2007 direncanakan
mencapai sebesar Rp 713,4 triliun atau naik 14,1 persen
dari APBN tahun 2006. Sumber pendapatan negara tahun 2007
direncanakan terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 505,9
triliun, penerimaan bukan pajak Rp 204,9 triliun, dan
hibah Rp 2,7 triliun. Perkiraan pendapatan negara dan
hibah berarti sekitar 71,2 persen ditopang dari penerimaan
perpajakan, dan sekitar 28,8 persen bersumber dari
penerimaan bukan pajak. Rasio perpajakan atau tax ratio
meningkat dari 13,7 persen di tahun 2006 menjadi 14,3
persen pada tahun 2007. Kontribusi penerimaan sektor
perpajakan yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa
pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali
sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri, dalam rangka
mewujudkan tingkat dan mutu kemandirian APBN.
Seperti telah saya kemukakan, untuk menurunkan tingkat
kemiskinan, sesuai dengan sasaran jangka menengah hingga
akhir 2009, kita tidak hanya memerlukan pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, namun juga harus memastikan
agar pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat
langsung kepada penduduk miskin. Kita menginginkan
pertumbuhan yang disertai pemerataan. Upaya ini dijabarkan
dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan
integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis
partisipasi masyarakat di daerah perdesaan dan perkotaan.
Sampai tahun 2006, program ini telah mencakup 39.282
desa/kelurahan dari 69.929 desa/kelurahan yang ada, yang
meliputi 2600 kecamatan, atau 46% dari 5623 kecamatan yang
ada di seluruh tanah air. Perluasan ini akan dilakukan
bertahap, sehingga diharapkan pada tahun 2009, semua
kecamatan telah terjangkau oleh program ini. Manfaat
program ini disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja
dan pendapatan keluarga miskin, juga sekaligus memperbaiki
infrastruktur dan prasarana publik di tingkat desa dan
kecamatan. Jika seluruh program ini berjalan sesuai
rencana, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya
memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat akan dapat
kita capai. Di samping itu, program ini juga menumbuhkan
modal sosial, seperti partisipasi dan gotong royong
masyarakat dalam proses pembangunan. Modal sosial ini
sangat penting untuk menjaga rasa kebersamaan, dan
diharapkan mampu mencegah potensi ketegangan dan konflik
antar kelompok masyarakat.
Pemerintah akan terus menyempurnakan sistem
perlindungan bagi keluarga miskin. Seperti telah saya
uraikan di muka, sejak tahun 2005 lalu, dari hasil
penghematan subsidi BBM, kita telah berhasil
memperkenalkan program yang langsung menyentuh rakyat
miskin, seperti sistem asuransi kesehatan untuk rumah
tangga miskin dan Subsidi Langsung Tunai (SLT), Bantuan
Operasional Sekolah atau BOS, dan pembangunan
infrastruktur perdesaan. Program ini akan dilanjutkan pada
tahun 2007 dengan beberapa perbaikan, seperti Bantuan
Langsung Tunai Bersyarat untuk menunjang perbaikan akses
pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, dan program
padat karya di tingkat desa yang dapat menciptakan
lapangan kerja.
Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari
kinerja sektor pertanian dan ekonomi perdesaan serta
ketahanan pangan. Untuk itu, Pemerintah telah mencanangkan
program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(RPPK). Saran DPR untuk mengintegrasikan subsidi pertanian
akan segera dirintis dalam tahun anggaran 2007. Program
perbaikan sistem subsidi pertanian yang terintegrasi dari
segi efektivitas maupun efisiensinya, kita sadari
merupakan program yang cukup rumit. Dampak dari integrasi
ini, baru akan dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin yang saya muliakan,
Sekarang, Saudara Ketua, saya akan beralih untuk
membicarakan masalah energi, dan berbagai masalah dalam
pembangunan ekonomi nasional kita. Masalah energi telah
menjadi isu yang vital dan strategis, baik pada tingkat
nasional maupun tingkat internasional. Sejak tahun lalu
pemerintah telah meluncurkan kebijakan energi nasional
yang komprehensif, baik menyangkut peningkatan sisi
produksi, diversifikasi sisi permintaan, maupun kebijakan
harga yang makin realistis. Pengembangan energi alternatif
menjadi pilihan yang penting, bukan saja untuk mengurangi
ketergantungan terhadap BBM yang harganya terus meningkat,
namun sekaligus juga untuk memecahkan masalah kemiskinan
dan pengangguran, serta perbaikan lingkungan hidup.
Ketergantungan pada BBM sebagai sumber energi utama, juga
mengandung risiko keuangan negara yang tidak sedikit,
dengan makin besarnya subsidi.
Negara kita memiliki berbagai sumber energi alternatif
dalam jumlah yang cukup besar seperti gas, batubara,
tenaga hidro, panas bumi, tenaga surya dan lainnya.
Investasi di bidang itu masih perlu dikembangkan.
Pemerintah sendiri tidak mungkin melakukan investasi di
bidang ini, mengingat biayanya yang sangat besar. Itulah
sebabnya, mengapa Pemerintah mendorong agar pihak swasta,
dalam dan luar negeri, secara aktif melakukan investasi di
bidang energi alternatif ini. Pemerintah juga sedang
menyusun langkah-langkah pengembangan energi alternatif
berbasis nabati atau biofuel. Program Nasional ini telah
dimulai tahun ini dengan pengembangan energi dengan bahan
dasar kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, dan jarak.
Untuk daerah tertentu, terutama daerah terpencil dan belum
berkembang, akan dilaksanakan program desa mandiri energi
berbasis pohon jarak. Dengan demikian, desa-desa itu
diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan energinya, tanpa
harus tergantung kepada solar dan minyak tanah. Dalam
jangka menengah, kebijakan energi ini diharapkan dapat
menciptakan kesempatan kerja baru antara 3 hingga 5 juta
orang. Dengan demikian, langkah ini juga akan menurunkan
angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi
subsidi BBM secara signifikan.
Saudara
Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin sekalian yang terhormat,
Sesuai
dengan arah kebijakan fiskal, serta rencana anggaran
pendapatan negara dan hibah, dan anggaran belanja negara
sebagaimana saya kemukakan tadi, maka RAPBN 2007 akan
mengalami defisit anggaran sekitar Rp 33,1 triliun atau
0,9 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran,
pemerintah merencanakan penggunaan sumber-sumber
pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan
tetap berorientasi pada upaya pembiayaan yang stabil dan
berkelanjutan, dengan beban dan risiko seminimal mungkin.
Selain untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan anggaran
juga dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran
cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri yang akan
jatuh tempo dalam tahun 2007, dan penyertaan modal negara
untuk penyehatan beberapa BUMN yang masih bermasalah.
Dalam RAPBN 2007, pembiayaan anggaran yang bersumber
dari dalam negeri secara neto direncanakan mencapai Rp
51,3 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri
ini direncanakan berasal dari: (i) Penerbitan Surat Utang
Negara atau SUN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal
dan moneter secara terpadu; (ii)
dana eks moratorium untuk membiayai program
rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iii)
penjualan aset program restrukturisasi perbankan
secara optimal; (iv) menggunakan dana simpanan pemerintah
di Bank Indonesia; dan (v) privatisasi. Perlu saya
kemukakan, bahwa sumber pembiayaan privatisasi dirancang
pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah
menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya
ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit
APBN, namun yang lebih penting adalah upaya penyehatan dan
peningkatan kinerja BUMN seperti amanat Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.
Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari
sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 18,2
triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman program dan
pinjaman proyek sebesar Rp 35,9 triliun, dan dikurangi
dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar
Rp 54,1 triliun.
Dengan struktur rancangan APBN yang saya sampaikan
ini, dan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3
persen, maka rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2007
diperkirakan akan menurun dari sekitar 41,3 persen pada
tahun 2006 menjadi sekitar 36,9 persen pada tahun 2007.
Penurunan rasio utang pemerintah itu akan makin memperkuat
struktur ketahanan fiskal,
sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian
fiskal yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pelaksanaan APBN dan tujuan pembangunan
umumnya, tidak mungkin mencapai sasaran tanpa partisipasi
seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi.
Program-program APBN dijalankan dengan meningkatkan
perbaikan akuntabilitas publik yang tercermin pada
perbaikan kualitas dan keteraturan laporan keuangan
negara. Orientasi kebijakan APBN dan fokus pembangunan
Indonesia juga akan makin diarahkan pada perbaikan
kualitas manusia Indonesia, yang tercakup dalam perbaikan
kualitas hidup, dan tercapainya Millenium Development
Index. Arti penting pembangunan manusia Indonesia juga
diterjemahkan di dalam peningkatan porsi anggaran untuk
pembangunan manusia Indonesia dalam APBN dan APBD di
seluruh Indonesia. Ke depan, kita menginginkan biaya
pendidikan dan kesehatan yang murah dan infrastruktur
dasar yang cukup tersedia, sehingga seluruh rakyat
Indonesia akan dapat memperoleh akses kesehatan dan
pendidikan, dua hal yang merupakan elemen amat penting
dalam pembangunan manusia Indonesia.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Mengakhiri
Pidato Kenegaraan saya, serta Keterangan Pemerintah
tentang RAPBN TA 2007 beserta Nota Keuangannya,
saya mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk
menatap ke depan, bersama-sama membangun hari esok yang
lebih baik. Cukup
panjang jalan yang kita lalui, cukup banyak yang telah
kita lakukan, namun masih lebih banyak lagi upaya yang
harus kita tempuh, menuju cita-cita dan tujuan kemerdekaan
kita. Tahun-tahun
yang tengah kita arungi dewasa ini adalah tahun yang tidak
mudah, dan penuh tantangan.
Tetapi, dengan ridho Allah SWT, saya yakin, kita
semua, bangsa Indonesia yang besar ini, akan mampu
mengubah nasib dan masa depan kita ke arah yang lebih
baik.
Marilah kita tetap tegar, percaya diri, dan bekerja
lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita kita.
Saatnya telah tiba, untuk kita lebih bersatu,
bangkit dan melangkah maju.
Di depan kita, tersedia banyak kesempatan dan
peluang, yang harus kita jemput dan dapatkan. Kepada
seluruh pemimpin di Tanah Air, saya mengajak, marilah kita
curahkan pikiran, waktu dan tenaga kita untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia,
rakyat yang kita cintai bersama.
Semoga
Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima
kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Jakarta, 16 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
|
