Jakarta -  Dikotomi Islami dan nasionalis sebaiknya dihilangkan meskipun secara alamiah masyarakat Indonesia terdiri atas unsur yang berlatar belakang berbeda dan dengan menghilangkan dikotomi tersebut, maka pembedaan bahkan pertentangan antar unsur dapat terhindarkan. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ginandjar Kartasasmita pada Simposium Refleksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu (14/6) seperti disampaikan dalam keterangan pers DPD.

    Ginanjar mengemukakan, dikotomi seperti itu perlu dihilangkan karena sulit membedakan antara nasioanlis Islam dengan agamais nasionalis."Bagaimana membedakan nasinalis Islami dan agamis nasionalis? Kan susah," katanya. Dia mengatakan, pembedaan yang melahirkan pertentangan antar unsur di masyarakat seperti kelompok abangan dan santri, di samping Islamis dan nasionalis. Dikotomi itu sengaja dibuat pihak-pihak asing.  "Yang membuat bukan orang Indonesia, penulis-penulis asing," katanya. "Kadang-kadang kita malah ikut-ikutan. Alangkah bodoh kita mengikuti genderang mereka. Cobalah kita membangun dengan dada tegak dan muka melihat ke depan. Jangan cuma tunduk dengan ungkapan orang lain," katanya pula.

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar tidak terjadi lagi adu domba, terutama antara kelompok keislaman dan keindonesiaan. Keislaman dan keindonesiaan ibarat dua sisi mata uang yang saling menguatkan dan saling mengisi. "Itu dia bagian yang dalam dirinya sekaligus menghadirkan peradaban yang berkeunggulan," katanya.

-00-