Kunjungan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd ke Indonesia pekan lalu merupakan sinyal positif yang akan memperkuat hubungan kedua negara. Indonesia mesti memanfaatkan kondisi ini untuk mendukung kepentingan nasionalnya maupun menjaga hubungan antarnegara di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai dua negara yang secara geografis bertetangga, Indonesia dan Australia tak bisa mengelak untuk saling berhubungan. Selama ini, hubungan Jakarta-Canberra mengalami pasang surut. Selain kerjasama berbagai bidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya yang mempererat hubungan dan kebersamaan, terdapat sejumlah masalah yang muncul dan mengganggu.

Kebijakan luar negeri Australia yang sering berubah bersamaan dengan perubahan pemerintahan di Canberra, bisa juga memengaruhi hubungan Negara Kanguru itu dengan Indonesia dan negara-negara tetangganya di Utara. Pada masa pemrintahan Perdana Menteri John Howard, hubungan Australia dengan Indonesia menghadapi sejumlah masalah. Misalnya, akibat kasus Timor Timur, insiden bom Bali, juga pemberian suaka kepada sejumlah warga Papua yang lari ke Australia.

Dibanding dengan John Howard yang memimpin Australia sebelumnya, Rudd lebih kondusif untuk membangun kerjasama dengan Indonesia. Rudd merumuskan garis kebijakan luar negerinya dalam tiga pilar: kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama dengan Asia, dan sekutu Amerika Serikat.

Dalam perang Irak, Rudd memutuskan untuk menarik pasukan tempurnya, tapi masih bersedia mengirim pasukan Australia untuk melatih tentara Irak dan menjaga perbatasan.

Dalam bidang lingkungan hidup, kebijakan Rudd pun banyak kesamaan dengan Indonesia. Beberapa jam setelah dilantik pada 3 Desember 2007, Rudd menandatangani Protokol Kyoto untuk upaya memerangi perubahan iklim secara domestik dan dengan komunitas internasional. Peran dia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali tahun lalu pun menjadi makin penting.

Komitmen Rudd dalam mengatasi perubahan iklim kembali ia tunjukkan dalam kunjungan ke Jakarta pekan lalu. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat menjalin kerjasama secara serius untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi tingkat emisi karbon di kedua negara. Kesepakatan itu dituangkan dalam kerjasama kemitraan di bidang kehutanan untuk mengatasi emisi karbon yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Kevin Rudd.

Kerjasama bidang lingkungan ini bisa menjadi satu wahana untuk mempererat hubungan Indonesia-Australia di masa kini dan mendatang. Sebab, persoalan perubahan iklim telah menjadi masalah global yang serius dan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Bidang keamanan dan pengawasan perbatasan tentu menjadi bidang lain yang memerlukan kerja sama Jakarta-Canberra karena meningkatnya lalu-lintas manusia dan benda antara kedua negara juga menimbulkan kerawanan yang makin tinggi dan beragam.

Kerjasama bidang sosial budaya seperti pertukaran pelajar, mahasiswa, serta misi-misi seni budaya yang telah berjalan baik selama ini mesti diperlihara dan ditingkatkan. Pertukaran semacam ini akan meningkatkan saling pengertian yang bisa menjembatani perbedaan antar kedua negara.

Kerjasama bidang ekonomi tentu juga harus ditingkatkan, apalagi tingkat perdagangan dan investasi kedua negara terus naik dalam lima tahun terakhir. Demikian juga kerja sama dalam berbagai forum regional seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Karena itu, gagasan Kevin Rudd untuk membentuk Uni Asia Pasifik perlu dipelajari. Bila bisa menjadi wahana baru yang menguntungkan, gagasan itu layak didukung. (Editorial, Jurnal Nasional)

-00-