|
MASYARAKAT INTERNASIONAL
DUKUNG REINTEGRASI DAN PERDAMAIAN ACEH
Banda Aceh -
Masyarakat internasional yang diwakili oleh berbagai lembaga seperti
Bank Dunia, Uni Eropa, Pemerintah Jepang, dan Pemerintah Amerika Serikat,
menyatakan akan terus mendukung secara penuh proses reintegrasi dan
perdamaian yang saat ini sedang berlangsung di Aceh.
Komitmen dunia
internasional tersebut merupakan rekomendasi hasil seminar internasional
dua tahun MoU Perdamaian Helsinki di Banda Aceh, Senin, yang dihadiri
para perwakilan lembaga dunia tersebut.
Salah seorang tim
perumus, Muslahuddin Daud dari Bank Dunia, menyatakan, dukungan
masyarakat internasional itu akan dikoordinasikan melalui Bappenas dan
diwujudkan dalam berbagai bentuk proyek "livelihood" dan aktivitas yang
dilakukan oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRDA), lembaga
internasional dan lokal lainnya yang bergerak dalam isu-isu penanganan
dan pemberdayaan korban konflik.
Disebutkan, untuk
tahun 2007 berbagai proyek maupun komitmen dana yang baru siap
diluncurkan di Aceh, adalah Bank Dunia menyatakan mulai Agustus 2007
sampai kurang lebih tahun 2011 sudah menyediakan alokasi dukungan
pendanaan untuk kegiatan pasca MoU Helsinki sebesar 11 juta dollar
Amerika Serikat.
Kemudian, Uni Eropa
melalui UNDP (Badan PBB Program Pembangunan) juga telah setuju untuk
mengucurkan dana sebesar 2,6 juta dollar AS melalui Bappenas, Pemerintah
Jepang akan meluncurkan setidaknya enam proyek baru dengan nilai dana
Rp5 miliar.
Selain
komitmen-komitmen tersebut, lanjut Muslahuddin, berbagai dukungan dan
proyek yang lain juga masih mempunyai kemungkinan untuk bertambah sesuai
dengan kebutuhan yang ada.
Meski demikian,
pihak internasional berharap agar beban reintegrasi dan rekonsiliasi di
masa depan dapat didistribusikan ke tingkat lebih luas, yakni di tingkat
pemerintah kabupaten/kota.
BRDA diharapkan
dapat merumuskan strategi untuk pendistribusian beban itu, di samping
penyusunan rencana strategi pelaksanaan program reintegrasi lainnya
dalam waktu dekat, menengah, dan panjang yang selanjutnya dituangkan
dalam rencana aksi tahunan program reintegrasi, katanya.
Dengan demikian,
program reintegrasi tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya
individual targeting, tetapi ke tahap yang lebih lanjut yang bersifat
development (pengembangan), mengingat kebutuhan masyarakat di masa
mendatang adalah adanya sustainability livelihood.
Diharapkan berbagai
upaya itu, selain bermanfaat bagi masa depan reintegrasi juga berfungsi
sebagai strategi untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh yang saat ini
jumlahnya mencapai 40 persen, yang dikaitkan dengan penegakan hukum dan
HAM.
Kemudian, untuk
memudahkan koordinasi yang lebih baik antara BRDA dengan lembaga-lembaga
internasional lain maupun Bappenas, dipandang perlu adanya sebuah
steering committee yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan
program-program yang melibatkan lintas lembaga, sehingga tidak terjadi
kesalahan komunikasi di masa mendatang, katanya (Antara, 14/08/07). |
