|
18.
SIKAP RI DI DEWAN KEAMANAN PBB TENTANG IRAN SUDAH TEPAT DAN
REALISTIS
Canberra
- Posisi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB yang mendukung Resolusi 1747
sudah tepat dan mencerminkan sikap yang realistis untuk memperkuat posisi
tawar Indonesia dalam mencari solusi damai atas masalah nuklir Iran, kata
seorang anggota Komisi I DPR-RI.
"Sikap
kita cukup netral dan realistis karena kemungkinan ada saja yang tidak
kita ketahui (mengenai program nuklir Iran itu-red.) akibat keterbatasan
kemampuan yang ada pada diri kita," kata Muhammad Hatta di Canberra,
Selasa malam.
Ditemui
di sela-sela acara jamuan makan malam di rumah dinas Duta Besar RI untuk
Australia dan Vanuatu, T.M. Hamzah Thayeb, anggota Fraksi Partai Golkar
itu mengatakan, sikap RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB bisa jadi
merupakan "taktik mundur selangkah" untuk memperkuat posisi
tawar RI dalam ikut aktif mencari solusi damai atas masalah nuklir Iran
tersebut.
"Keputusan
Indonesia yang mendukung dikeluarkannya Resolusi PBB itu tidak berarti
kita tidak prihatin dengan nasib rakyat Iran, namun itu diambil demi
kepentingan yang lebih besar. Dan, saya yakin kita bisa berperan sebagai 'jembatan' bagi tercapainya
solusi damai itu," katanya.
Sebagai
negara anggota Gerakan Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, dan negara
berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia, kata Muhammad Hatta,
sangat memer-hatikan kepentingan negara-negara Muslim, termasuk Iran,
selama penguasaan dan pengembangan teknologi nuklir itu benar-benar
dimaksudkan untuk tujuan damai, katanya.
Sehubungan
dengan sikap Indonesia di DK PBB itu, ia mengatakan, Menteri Luar Negeri
Nur Hassan Wirajuda sudah seharusnya menjelaskannya di depan anggota
Komisi I DPR-RI.
"Saya
kira, dalam waktu dekat, Komisi I DPR-RI akan mengundang Menlu Hassan
Wirajuda untuk menjelas-kan alasan di balik keputusan kita itu,"
katanya.
Muhammad
Hatta berada di Canberra bersama sembilan orang anggota DPR-RI lainnya.
Mereka merupakan delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI untuk
berdialog dengan pimpinan DPR dan Senat Australia, serta sejumlah pejabat
Pemerintah Australia tentang berbagai permasalahan hubungan kedua negara.
Lima
belas anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia, 25 Maret lalu
sepakat mengesahkan resolusi yang berisi penambahan sanksi bagi Iran
setelah Teheran menolak menghentikan pengayaan uraniumnya.
Resolusi
DK-PBB No 1747 yang disiapkan bersama-sama oleh Inggris, Prancis, dan
Jerman itu, disahkan dalam sidang Dewan Keamanan yang berlangsung di
Markas Besar PBB, New York, dipimpin oleh Ketua DK-PBB bulan Maret, Dubes
Dumisani S Kumalo dari Afrika Selatan.
Resolusi
1747 itu menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran antara lain
dengan melarang ekspor senjata serta membekukan aset 28 orang dan
organisasi yang terkait dengan program nuklir dan misil Iran.
Resolusi
itu juga menjatuhkan sanksi bidang ekonomi terhadap Iran, yaitu dengan
meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak
membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan keuangan dan pinjaman
lunak kepada pemerintah Iran.
Semua
negara juga diminta Dewan Keamanan agar secara sukarela memberlakukan
larangan bepergian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan program nuklir
Iran.
Selain
Indonesia, anggota DK PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia,
China, Indonesia, Afrika Selatan, Qatar, Italia, Belgia, Slovakia, Panama,
Peru, Ghana, dan Kongo.
Selain
Muhammad Hatta, Agustinus Clarus, para anggota GKSB DPR RI yang melakukan
kunjungan kerja di Canberra hingga Rabu (28/3) ini adalah Agustinus Clarus
(ketua delegasi), Pataniara Siahaan, Muchtar Aziz, Saidi Butarbutar, FX
Soekarno, Taufik Kurniawan, Bachrudin Nasori, Muhammad Zainul Majdi, dan
Ruth Nina M Kedang.
Selama
di Canberra, para anggota delegasi GKSB DPR-RI tidak hanya bertemu dengan
Presiden DPR David Hawker MP, Presiden Senat Paul Calvert, dan Ketua Sub
Komite Urusan Luar Pertahanan dan Perdagangan Parlemen Australia, Avid
Jull, tetapi juga Menlu Australia Alexander Downer.
Duta
Besar RI untuk Australia dan Vanuatu T.M.Hamzah Thayeb, Konselor Bidang
Politik KBRI Canberra, Samsu Rizal, dan Juru Bicara KBRI Canberra, Dino
Kusnadi, ikut mendampingi para anggota DPR RI itu.
Sebelum
meninggalkan Canberra menuju Sydney, Rabu, para anggota delegasi juga
bertemu pajabat Depar-temen Pendidikan, Sains dan Teknologi Australia (Antara,
28/03/07).
|
