Antara, 26 January 2006
1.
FOREIGN INVESTMENTS IN INDONESIA UP BY 193.7 PERCENT IN 2005
2. ANGGOTA KKP RI-TIMOR LESTE DARI
INDONESIA BATALKAN KUNJUNGAN KE DILI
3. GOVERNMENT SHOULD ASK
CLARIFICATION FROM XANANA, PKS CHAIRMAN SAYS
______________________________________________________________________________________________________
Antara, 26 January 2006
1. FOREIGN INVESTMENTS IN INDONESIA UP BY 193.7 PERCENT IN 2005
Jakarta - Foreign investment inflows to Indonesia in 2005 jumped by 193.7 percent to US$ 8.91 billion from US$ 4.6 billion a year earlier, according to data from Indonesia's Investment Coordinating Board (BKPM) published here Wednesday.
The BKPM data also showed a total of 909 projects were licenced during 2005, compared to 544 projects in the previous year.
The Board also recorded that domestic investments in 2005 reached Rp30.67 trillion (around US$3.2 million), or an increase by 200.9 percent compared to Rp15.26 trillion in 2004.
The number of domestic investment projects was also up from 129 in 2004 to 214 in 2005.
The largest portion of the foreign investments went to the transportation, warehousing, and communication sectors with a total value of US$ 2.95 billion in 53 projects. The second largest was the construction service standing at US$921.9 million in 35 projects.
The remaining investments went to food industry worth US$ 598.8 million in 46 projects, metal, machinery and electronic industries worth US$522.9 million in 87 projects.
Jakarta got the largest value of the foreign investments, namely US$3.27 billion in 366 projects, while West Java Province got US$2.57 billion in 210 projects.
Other provinces receiving the foreign investments included Riau (US$795.8 million in 8 projects), East Java (US$702.2 million in 46 projects) and Banten (US$668.1 million in 78 projects).
The new projects were estimated to employ a total of 156,109 workers last year, an increase of 108 percent compared to 144,400 workers in 2004.
Last year's new domestic investments went to paper and printing industry with a value of Rp9.7 trillion in 13 projects, food industry worth Rp4.4 trillion in 35 projects, the crops and plantation sector worth Rp3.07 trillion in 19 projects.
The rest went to the construction sector (Rp2.46 trillion in 4 projects) and the chemical and pharmaceutical industry (Rp1.9 trillion in 16 projects).
Riau Province got the largest portion of the domestic investments with a value of Rp10.23 trillion in 15 projects, followed by East Java Rp4.06 trillion in 25 projects, Banten Rp3.8 trillion in 24 projects, West Java Rp3.35 trillion in 52 projects, and Jakarta Rp2.55 trillion in 24 projects.
The domestic investments in 2005 created jobs for 122,750 people, an increase of 198.4 percent compared to 61,858 in 2004.
2. ANGGOTA KKP RI-TIMOR LESTE DARI INDONESIA BATALKAN KUNJUNGAN KE DILI
Jakarta - Anggota tim Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia-Timor Leste dari Indonesia membatalkan kunjungannya ke Dili, Timor Leste, pekan ini sebagai bentuk kepekaan mereka terhadap reaksi rakyat Indonesia pada laporan Presiden Xanana Gusmao kepada Sekjen PBB Kofi Annan.
"Kita harus peka terhadap apa yang menjadi 'mood' (perasaan) dan opini publik di Indonesia. Kami sudah memberitahukan (pembatalan kunjungan ini) ke Dili," kata Ketua KKP RI-Timor Leste dari Indonesia, Benjamin Mangkudilaga, di Jakarta, Rabu.
Akibat pembatalan ini, rencana pihaknya diterima Presiden Xanana di Dili 30 Januari 2006 pun batal dengan sendirinya, katanya.
Menurut Benjamin, seyogianya, pihaknya telah berangkat ke negara kecil yang pernah menjadi bagian dari NKRI (1976-1999) itu pada 28 Januari, dan belum ada penjadwalan waktu bagi kunjungan ke Timor Leste tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya mengerti bahwa laporan Commisao de Acqhimento Verdade e Reconsiliacao (CAVR) harus disampaikan ke PBB karena pembentukan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste itu memang disponsori oleh perwakilan PBB di negara kecil itu.
Namun, pihaknya tidak mengira apa yang dilaporkan CAVR itu mendapat reaksi keras rakyat Indonesia, kata ketua tim KKP Indonesia yang antara lain beranggotakan Wisber Louis, Petrus Turang, Agus Widjojo dan Ahmad Ali itu.
Hanya saja, pembatalan kunjungan ke Dili itu tidak mempengaruhi pertemuan KKR Indonesia-Timor Leste dengan agenda pembahasan tentang "jadwal kegiatan" di Denpasar pada minggu pertama Februari, katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Agung Laksono, meminta pemerintah agar bertindak tegas terhadap Presiden Timor Leste Xanana Gusmao yang menyampaikan laporan yang mendiskreditkan Indonesia kepada Sekjen PBB, Kofi Annan, itu.
Perlu langkah strategis dan diplomasi tinggi untuk memenangkan citra Indonesia di forum PBB. Langkah itu akan dipantau DPR," katanya.
Menurut Agung, akhir-akhir ini DPR memprihatinkan langkah-langkah yang dilakukan Presiden Timor Leste yang memberi laporan mengenai hasil kerja Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste kepada Sekjen PBB Kofi Annan di New York.
Dalam laporan itu, kata Agung, disebutkan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap 183 ribu warga Timor Leste selama wilayah itu berada di bawah Republik Indonesia 1975-1999.
Menurut Agung, langkah Xanana itu untuk mengalihkan perhatian atas terjadinya insiden penembakan tiga warga sipil Indonesia oleh Polisi Perbatasan Timor Leste beberapa waktu lalu.
Dalam menanggapi insiden itu, kata Ketua DPR, Pemerintah RI dan DPR telah bereaksi keras dengan tuntutan agar kasus itu diusut segera dan Presiden Xanana menyatakan minta maaf kepada rakyat Indonesia
Agung menyesalkan bahwa Xanana bukannya meminta maaf atas tragedi penembakan tiga warga RI itu tapi malah bermanuver ke PBB dan membuat isu baru dengan melaporkan kasus masa lalu.
"Langkah Xanana itu benar-benar tidak pantas, tidak bersahabat, dan bertolak belakang dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang menghendaki terjadikan rekonsiliasi antara rakyat Indonesia dan Timor Leste," katanya.
Reaksi atas laporan CAVR yang disampaikan Xanana kepada Sekjen PBB 20 Januari lalu itu tidak hanya datang dari orang nomor satu di parlemen Indonesia itu tetapi juga dari kalangan masyarakat.
Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat misalnya mendesak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memutus hubungan diplomatik dengan Timor Leste.
Ia mengatakan, Presiden Yudhoyono harus tegas dengan sikap Timor Leste yang tak bersahabat. Bahkan ia mengusulkan agar Jakarta menarik perwakilan Indonesia di Dili.
Menurut Faisal, laporan tersebut tidak lebih dari sebuah rekayasa untuk memojokkan Indonesia di mata dunia internasional sehingga terkesan Indonesia merupakan negara pelanggar HAM.
Faisal juga menyebut laporan itu sebagai balas dendam Timor Leste kepada TNI/Polri.
3. GOVERNMENT SHOULD ASK CLARIFICATION FROM XANANA, PKS CHAIRMAN SAYS
Jakarta - The Indonesian government should ask clarification from Timor Leste President Xanana Gusmao about his statement to the United Nations recently, Prosperous Justice Party (PKS) Chairman Tifatul Sembiring said here on Thursday.
Xanana has reported to the UN that around 102,800 people were killed in East Timor when it was part of Indonesian territory.
"The government has to ask clarification from Xanana about his statement to the UN," Tifatul Sembiring said.
He also urged the government to step up its international diplomacy because it was so weak before and after Timor Leste seceded from the Unitary State of the Indonesian Republic (NKRI).
"Indonesia should be active in its international diplomacy to shape the world's opinion," Tifatul Sembiring said.
He also pointed out the incapability of Indonesian diplomats that can be seen from their performance.
"It is the Foreign Affairs Ministry's responsibility to improve diplomatic relations in the international world," said the PKS chairman.
According to a report presented to the UN by Xanana Gusmao on Friday, around 102,800 East Timorese people were killed during 1974-1999 period due to torture, starvation, arbitrary execution and massacres.
The report, which Xanana delivered to UN headquarters in New York, provided the most detailed account to date of the alleged killing when the former Portuguese colony has been part of Indonesia for 24 years.
It also charged the country's armed resistance movement of committing "serious human-rights violations" after East Timor integration with Indonesia in 1975, including the torture and execution of pro-Indonesian prisoners.
Timor Leste government said it would not seek to prosecute those responsible for atrocities, citing fears that attempts to hold Indonesian generals accountable could undermine democratic transitions under way in both countries.